KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, membeberkan lima strategi utama yang akan didorong lembaganya untuk menekan angka kemiskinan secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Menurut Munir, langkah pertama yang menjadi perhatian serius adalah pembenahan basis data kemiskinan, agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak lagi meleset dalam pelaksanaan di lapangan.
“Hal-hal strategis yang akan dilakukan adalah perbaikan basis data kemiskinan,” tegas Munir saat diwawancarai reporter rasikapekalongan.com pada Rabu (08/04/2026).
Tak berhenti di sana, DPRD juga mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari pengembangan UMKM, petani milenial, hingga pelatihan keterampilan kerja berbasis kebutuhan industri.
Langkah berikutnya menyasar pemenuhan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, jalan yang layak, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.
Namun dari seluruh agenda tersebut, Munir menekankan satu fokus yang dianggap paling menentukan masa depan daerah: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Ini krusial. Kami mendorong program pendidikan vokasi, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan optimalisasi pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi faktor penghambat utama dalam upaya memutus rantai kemiskinan.
“Kita harus akui, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kita masih relatif rendah. Karena itu solusinya pendidikan vokasi dan kursus keterampilan. Beasiswa bagi keluarga miskin juga dipastikan agar tidak ada lagi alasan anak-anak kita tidak sekolah,” katanya.
Dalam wawancara tersebut, Munir juga menyoroti persoalan klasik birokrasi: banyak program pengentasan kemiskinan yang berjalan sektoral tanpa koordinasi antarlembaga.
Karena itu, DPRD mendorong integrasi program antar-OPD agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama.
“Penanganan kemiskinan itu tidak boleh dikerjakan sendirian, harus terintegrasi dan kolaboratif,” tegasnya.
Ia mencontohkan bahwa pengembangan UMKM tak bisa hanya dibebankan pada satu dinas, melainkan harus melibatkan lintas sektor mulai dari dinas sosial hingga dinas pendidikan.
Dalam pernyataannya, Munir bahkan melontarkan kritik halus terhadap pola kerja birokrasi yang terlalu bergantung pada figur tertentu.
“Di Kabupaten ini tidak butuh superhero, yang kita butuhkan adalah Super Team. Tim Kabupaten harus menjadi satu kekuatan besar,” tandasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Munir, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan kini berada di 8,05 persen, turun dari sebelumnya 8,95 persen.
Penurunan hampir 1 persen itu menempatkan Kabupaten Pekalongan dalam posisi lebih baik dibanding sejumlah daerah sekitar.
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum cukup untuk berpuas diri. Sebab, data menunjukkan masih terdapat 528.365 keluarga dalam kategori Desil 1–5, dengan sekitar 5.100 warga masuk kategori miskin ekstrem.
Munir menegaskan, capaian daerah lain harus dijadikan pemicu agar Kabupaten Pekalongan bisa bergerak lebih cepat.
“Angka-angka ini menjadi acuan kami untuk terus memacu kinerja di Kabupaten,” pungkasnya. (Gus)
