KAJEN – LSM Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Pekalongan menghadirkan ruang dialog yang dinilai menjadi momentum penting bagi masa depan pembangunan daerah. Untuk pertama kalinya dalam satu forum, mantan Bupati Pekalongan Amat Antono, mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dulmanan, dan Plt. Bupati Pekalongan Sukirman duduk bersama membahas arah kebijakan pembangunan, komunikasi pemerintahan, hingga upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dialog publik yang digelar di sebuah rumah makan, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Jumat (3/7/2026), bukan sekadar ajang silaturahmi. Forum tersebut menjadi wadah bertemunya pengalaman, kritik, dan gagasan dari para tokoh serta aktivis masyarakat untuk memperkuat sinergi pembangunan Kabupaten Pekalongan.

Plt. Bupati Pekalongan Sukirman mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan dua tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

“Alhamdulillah, dua tokoh besar yang ada di Kabupaten Pekalongan, Pak Antono yang pernah memimpin kita sebagai Bupati, lalu kemudian Pak Dulmanan pernah memimpin kita sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, tadi melayani seluruh para aktivis Kabupaten Pekalongan yang hadir untuk memberikan prospek ke depan, khususnya kepada Kabupaten Pekalongan,” kata Sukirman.

Menurutnya, dialog tersebut menghasilkan banyak masukan yang menyentuh persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Yang pertama dari sisi kepemimpinan, yang kedua adalah dari sisi prospek pembangunan, dan yang ketiga adalah dari sisi manajemen komunikasi. Ini tereksplor yang sangat bagus meskipun dalam waktu yang sangat pendek. Banyak teori-teori yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman beliau, karena memang dua tokoh inilah yang menginspirasi para aktivis yang ada di Kabupaten Pekalongan sekaligus menginspirasi perjalanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari masa ke masa,” ujarnya.

Sukirman mengatakan, terdapat sejumlah prioritas yang mengemuka dalam dialog tersebut, yakni memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Skala prioritasnya adalah tadi tentu saja soal komunikasi, yang kedua adalah soal mengembalikan lagi kepercayaan pada masyarakat, lalu yang ketiga tidak jauh berbeda sebenarnya adalah soal memberikan yang terbaik, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Terutama dalam bidang pembangunannya. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana kemudian seluruh aktivis masyarakat ini sama-sama mendukung pemerintahan yang ada di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Bupati Pekalongan Amat Antono mengingatkan bahwa pembangunan harus dijalankan dengan menentukan prioritas yang memiliki dampak besar bagi daerah.

“Prioritas itu harusnya mempunyai daya ungkit. Setelah itu bekerjalah dengan fokus,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas aparatur sipil negara sebagai modal utama keberhasilan pemerintahan.

“Salah satu kunci utamanya adalah merapikan barisan, menyatukan gelombang. Kalau aparatur sipilnya tidak kompak, kalau ASN-nya itu tidak satu gelombang, itu tidak akan optimal,” ujarnya.

Kepada Plt. Bupati, Amat Antono memberikan pesan agar setiap rencana pembangunan segera diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Hanya satu kata, lakukan,” pesannya.

Hal senada disampaikan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dulmanan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat terus memberikan masukan yang membangun sekaligus mendukung pemerintah menjalankan amanah demi kemajuan Kabupaten Pekalongan.

“Kita yang konstruktif memberikan masukan, dan Pak Kirman semoga mampu menjalankan. Paling tidak ada upaya yang serius untuk kebaikan. Saya pribadi ingin Kabupaten Pekalongan lebih baik. Mari kita mendorong hal-hal yang konstruktif,” ungkapnya.

Forum yang digagas LSM Forum Masyarakat Sipil ini dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, tokoh senior, dan masyarakat sipil. Di tengah tantangan pembangunan Kabupaten Pekalongan, sinergi lintas pengalaman dan lintas generasi diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. (gus)