PemKabPekalongan

KTP Kepung Komplek Pemda, Mosi Tak Percaya Sekda Digelar Terbuka: “Turunkan Sekda!”

by

KAJEN – Koalisi Transparansi Pekalongan (KTP) untuk kedua kalinya menggelar aksi terbuka di kawasan Komplek Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/7/2026). Lima mobil yang dipenuhi stiker berisi berbagai tuntutan dan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkeliling memasuki kawasan perkantoran, lalu berhenti di sejumlah titik strategis, di antaranya di depan Kantor DPRD dan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) … Read more

Sukirman Jawab Pandangan Umum DPRD, Pemkab Pekalongan Akui WDP dan Siap Benahi Tata Kelola APBD 2025

by

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan seluruh catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang membahas jawaban bupati atas pandangan … Read more

Lapak PRK Mau Diambil Alih Pemkab, Sukirman: Jual Beli Tempat Dagang Siap Disikat

by

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai bersiap menghadapi pelaksanaan Pekan Raya Kajen (PRK) yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke 81 dan Hari Jadi ke 404 Kabupaten Pekalongan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual beli lapak di luar area resmi PRK yang selama ini disebut kerap melibatkan kelompok tertentu, sehingga dinilai … Read more

Polemik Sewa Eks Pendopo : FORMASI Desak APH Turun Tangan, Pengelola Pendopo Nusantara Buka Suara

by

Polemik tunggakan sewa Pendopo Nusantara terus memanas. Ketua FORMASI Kabupaten Pekalongan mendesak tindakan tegas, sementara pihak pengelola mengaku hanya menjalankan operasional lapangan. PEKALONGAN – Polemik tunggakan pembayaran sewa kawasan Pendopo Nusantara atau eks Pendopo Kabupaten Pekalongan di Jalan Nusantara, Kota Pekalongan, terus menjadi sorotan publik. Nilai kontrak kerja sama yang mencapai Rp2,9 miliar kini memunculkan … Read more

“Rp2,9 Miliar Baru Masuk Rp290 Juta”: FORMASI Desak Pemkab Putus Kontrak Pengelola Pendopo Nusantara

by

Ketua DPP FORMASI Pekalongan menilai terjadi wanprestasi dalam kerja sama sewa aset daerah di kawasan eks Pendopo Kabupaten Pekalongan. PEKALONGAN – Polemik sewa kawasan eks Pendopo Kabupaten Pekalongan di Jalan Nusantara, Kota Pekalongan, kembali memanas. Kali ini, sorotan datang dari Ketua DPP FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) Pekalongan, Mustadjirin, yang menilai pengelola kawasan telah melakukan wanprestasi … Read more

BOCOR! Kontrak Pendopo Nusantara Rp2,9 Miliar – Tagihan Mandek, Siapa yang Bikin “Kebal Tagihan”?

by

Sudah tiga kali ditagih dan dipanggil, penyewa tak merespons. BPK beri catatan dan bagian pengawasan mengaku belum terima laporan. PEKALONGAN – Tabir persoalan sewa Pendopo Nusantara (Pendopo Lawas) di Kota Pekalongan mulai terbuka. Dokumen perjanjian resmi yang diperoleh mengungkap detail kontrak bernilai miliaran rupiah—namun realisasi pembayarannya jauh dari harapan. Dalam dokumen bertajuk Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah … Read more

DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero

by

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, membeberkan lima strategi utama yang akan didorong lembaganya untuk menekan angka kemiskinan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Menurut Munir, langkah pertama yang menjadi perhatian serius … Read more

DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side

by

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis tetap dibatasi dan hanya dapat dilakukan setelah mengantongi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, usai pihaknya melakukan konsultasi ke … Read more

Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

by

KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan, namun di saat bersamaan memberi sinyal keras agar praktik-praktik kotor dalam tata kelola pemerintahan segera dihentikan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir dalam keterangannya di … Read more

OTT KPK Guncang Pekalongan, Abdul Munir Gerak Cepat Jaga Pemerintahan Tetap Jalan

by

KAJEN — Situasi pemerintahan di Kabupaten Pekalongan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Fadia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibiarkan berlarut. DPRD Kabupaten Pekalongan langsung menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Pekalongan pada Selasa (10/3/2026) untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa kondisi … Read more