KAJEN – Koalisi Transparansi Pekalongan (KTP) untuk kedua kalinya menggelar aksi terbuka di kawasan Komplek Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/7/2026). Lima mobil yang dipenuhi stiker berisi berbagai tuntutan dan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkeliling memasuki kawasan perkantoran, lalu berhenti di sejumlah titik strategis, di antaranya di depan Kantor DPRD dan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan.
Salah satu tulisan yang paling mencolok berbunyi “Mosi Tidak Percaya Sekdakab”, disertai berbagai pesan lain yang berisi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi yang secara terbuka meminta pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
Koordinator aksi, Mustofa, menegaskan tujuan utama gerakan tersebut adalah meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dicopot dari jabatannya.
“Pertama tujuannya, langsung saja ya, menurunkan Sekda. Mosi tidak percaya,” tegas Mustofa.
Menurut Mustofa, tuntutan tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan buruknya kinerja Sekda.
“Alasannya banyak. Kalau Sekda bisa bekerja, enggak ada OTT, enggak ada demo berjilid-jilid, enggak ada audiensi berseri-seri,” ujarnya.
Mustofa juga mengklaim mendapat dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) yang ditemuinya di lingkungan DPRD. Namun, klaim tersebut merupakan penilaian pribadi narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.
“Saya tadi masuk ke ruang DPR, semua ASN itu tersenyum semua. Berarti mereka mendukung. Mendukung 100 persen ini, ASN,” katanya.
Saat ditanya sampai kapan aksi akan dilakukan, Mustofa menjawab singkat.
“Sampai lengser Sekda.”
Ia juga memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara swadaya tanpa dukungan sponsor.
“Swadaya murni. Murni swadaya masyarakat.”
Mobil-mobil peserta aksi sengaja berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan agar tuntutan mereka dapat dilihat langsung oleh para pejabat daerah.
“Ya biar dilihat pejabat-pejabat,” ucapnya.
Terkait respons DPRD, Mustofa mengaku optimistis memperoleh dukungan. Pernyataan tersebut merupakan klaim pribadi dan tidak mewakili sikap resmi lembaga legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, mengatakan DPRD menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, hingga saat ini DPRD belum mengambil sikap resmi terhadap mosi tidak percaya tersebut.
“Terkait aksi yang di depan memang terkait dengan mosi tidak percaya Sekda. Kami belum ada tanggapan apa pun karena itu mungkin aspirasi dari masyarakat. Itu boleh-boleh saja. Kita menghargai semua, masyarakat mau berpendapat apa pun, sebagai anggota DPRD semua kita hargai. Tapi secara konstitusi terkait dengan itu, DPRD belum ada tanggapan apa pun,” kata Ruben.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, mengaku tidak mempermasalahkan kritik maupun mosi tidak percaya yang ditujukan kepada dirinya (03/07/26). Menurutnya, penyampaian kritik merupakan hak masyarakat dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Sekda.
“Saya tidak tahu. Tanya merekalah apa maksud kritikan itu. Biasa saja saya. Tidak saya ambil pusing. Itu hak-hak mereka,” ujar Yulian.
Yulian mengatakan, saat ini dirinya lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terutama menjelang evaluasi kinerja tahun ini. Meski demikian, ia memandang mosi tidak percaya tersebut sebagai bentuk kritik yang dapat dijadikan bahan introspeksi.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, mengaku belum mengetahui latar belakang munculnya mosi tidak percaya terhadap Sekda. Ia memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh mengenai aksi tersebut.
“Saya tidak tahu. Kreasi siapa itu saya juga tidak paham. Tanya Pak Sekda,” katanya singkat.
Aksi yang dilakukan Koalisi Transparansi Pekalongan berlangsung dengan cara berkeliling menggunakan kendaraan di kawasan Komplek Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan berhenti di sejumlah titik strategis sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keputusan maupun sikap resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait tuntutan pergantian Sekretaris Daerah. Sementara itu, DPRD Kabupaten Pekalongan menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun belum mengambil sikap secara kelembagaan terhadap mosi tidak percaya tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan hasil peliputan dan wawancara dengan para narasumber. Pernyataan yang bersifat tuduhan, penilaian, maupun klaim merupakan tanggung jawab narasumber. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
