DPRD Kabupaten Pekalongan Perkuat Pengawasan, Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah usai seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat (10/7/2026) malam. Selain memberikan persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian … Read more

Rp68 Miliar Cuma Pajangan! Ketua DPRD Pekalongan Bongkar Piutang yang Tak Pernah Jadi Uang

KAJEN – Kabupaten Pekalongan tercatat memiliki piutang sekitar Rp68 miliar. Namun, besarnya angka tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil keuangan daerah karena sebagian besar piutang belum berhasil ditagih, bahkan ada yang dinilai sudah sulit untuk dipulihkan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu … Read more

Masuk Radar Kejati! KTP Kibarkan Mosi Tidak Percaya, DPRD: Kami Kini Lebih Berani

KAJEN – Polemik sewa-menyewa eks Pendopo Nusantara Kabupaten Pekalongan semakin memanas. Di tengah desakan publik yang terus menguat, DPRD Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa persoalan tersebut kini telah menjadi atensi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, saat menerima audiensi Koalisi Transparansi Pekalongan (KTP) di Ruang Rapat Komisi A … Read more

DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, membeberkan lima strategi utama yang akan didorong lembaganya untuk menekan angka kemiskinan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Menurut Munir, langkah pertama yang menjadi perhatian serius … Read more

Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan, namun di saat bersamaan memberi sinyal keras agar praktik-praktik kotor dalam tata kelola pemerintahan segera dihentikan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir dalam keterangannya di … Read more

OTT KPK Guncang Pekalongan, Abdul Munir Gerak Cepat Jaga Pemerintahan Tetap Jalan

KAJEN — Situasi pemerintahan di Kabupaten Pekalongan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Fadia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibiarkan berlarut. DPRD Kabupaten Pekalongan langsung menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Pekalongan pada Selasa (10/3/2026) untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa kondisi … Read more