KAJEN – Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Pekalongan tidak diisi dengan seremoni belaka. Pemerintah daerah memilih menghadirkan langkah konkret melalui penyaluran bantuan langsung serta layanan terapi jemput bola yang menyentuh kebutuhan riil penyandang disabilitas dan kelompok rentan, Selasa (16/12/2025).

Sebanyak 82 anak berkebutuhan khusus menerima bantuan pemenuhan hidup layak berupa kasur, perlengkapan kebersihan, perlengkapan sekolah, paket sembako, hingga makanan penunjang. Perhatian serupa juga diberikan kepada 44 lanjut usia yang dinilai membutuhkan dukungan dasar untuk menjaga kualitas hidup sehari-hari.

Di sisi lain, Pemkab Pekalongan juga menyalurkan berbagai alat bantu disabilitas untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi alat bantu dengar, kursi roda standar, kursi roda cerebral palsy, walker, crutch, hingga prostesis kaki yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Upaya penguatan ekonomi turut menjadi bagian penting dalam program ini. Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif disalurkan kepada 92 warga dengan total nilai Rp 276 juta. Selain itu, tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memperoleh bantuan modal sebesar Rp 71 juta. Pemerintah daerah juga mengalokasikan hibah bagi Karang Taruna Kabupaten Pekalongan dan Karang Taruna Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, masing-masing sebesar Rp 100 juta sebagai dorongan agar pemuda lebih aktif berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan bahwa bantuan tersebut bukanlah program satu kali. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pendataan dan membuka ruang bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat. Kalau belum terdata, silakan lapor agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Fadia, dukungan kepada anak berkebutuhan khusus tidak cukup hanya dengan bantuan fisik, tetapi juga perlu pendampingan berkelanjutan. Karena itu, Pemkab Pekalongan menghadirkan layanan mobile therapy yang menyediakan terapi wicara, fisioterapi, serta pendampingan psikologis langsung di lapangan. Layanan ini dirancang agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak terbebani jarak dan biaya untuk datang ke rumah terapi.

“Terapi ini akan kami pantau agar benar-benar memberi dampak, bukan sekadar program,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, menekankan pentingnya perubahan sudut pandang masyarakat terhadap disabilitas. Ia menyebut pemenuhan hak dasar anak disabilitas sebagai tanggung jawab bersama.
“Mereka punya hak yang sama, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai kesempatan untuk berkembang dan mandiri,” katanya.

Melalui pendekatan yang lebih membumi dan berorientasi pada kebutuhan nyata, Pemkab Pekalongan berharap program-program ini mampu menghadirkan perubahan berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (GUS)