Advertise

KABAR RASIKA

PGRI Gelar Konferensi Kerja, Bupati : Sekolah Tidak Boleh Lakukan Pungutan Ke Siswa

PGRI Gelar Konferensi Kerja, Bupati : Sekolah Tidak Boleh Lakukan Pungutan Ke Siswa

PGRI Gelar Konferensi Kerja, Bupati : Sekolah Tidak Boleh Lakukan Pungutan Ke Siswa

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq saat memberikan sambutan sekaligus membuka Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Pekalongan 2022 (dok. Prokompim)

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM. meminta para guru dan Sekolah Negeri di Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendukung visi dan misi Kabupaten Pekalongan yaitu pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan. Hal ini disampaikan bupati pada gelaran Konferensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan yang diselenggarkan di Kantor PGRI Kecamatan Kajen, Kamis (9/6) pagi.

“Sekolah Negeri kalau kita berkomitmen dan kita memiliki satu visi misi yang sama Insya allah anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah bisa terwujud,” ujar bupati.

Pada kesempatan tersebut bupati mengatakan bahwa Sekolah Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Pekalongan diminta dapat mendukung pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan termasuk bagi anak-anak tidak mampu. Sehingga Sekolah Negeri dan guru diminta untuk tidak melakukan pungutan biaya yang kiranya memberatkan bagi siswa dan orang tua siswa, “Sekolah negeri semuanya sudah gratis tapi kebijakan saya memang tidak boleh ada sekolah yang sifatnya memberatkan anak-anak,” tutur bupati.

Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswa tidak mampu di Sekolah Negeri sebagai upaya dukungan agar anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah.

Pada penerimaan siswa baru tahun 2022 ini, bupati berharap guru dan sekolah khususnya Sekolah Negeri dapat menjangkau lebih banyak anak-anak tidak mampu atau miskin di Kabupaten Pekalongan agar semuanya bisa bersekolah.

“Saya minta untuk tahun ajaran 2022 ini, saya minta supaya bagaimana anak-anak kabupaten Peklongan khususnya yang tidak mampu yang miskin ini agar bisa pada sekolah semua,” ujar bupati.

Terkait konferensi kerja yang digelar, bupati menyampaikan pesan-pesanya dan berharap kegiatan berjalan dengan lancar, “Saya ucapkan selama manjalankan konrefensi kerja untuk PGRI Kabupaten Pekalongan. Semoga nanti dapat mengeluarkan dan mendapatkan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang bagus khususnya untuk kebesaran PGRI di Kabupaten Pekalongan,” ucap bupati.

Bupati juga mengutarakan bahwa konferensi yang digelar merupakan cerminan PGRI sebagai organisasi yang sehat karena menjalankan fungsi AD/ART dengan baik.

Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Pekalongan Rejo Herbeno, S.Ip., M.Si dalam laporanya menyampaikan kegiatan Konferensi Kerja PGRI diikuti oleh perwakilan dari 22 cabang PGRI di seluruh Kabupaten Pekalongan, “22 cabang PGRI yaitu 19 cabang di Kecamatan, dan 3 cabang khusus yaitu cabang khusus Dindikbud, cabang khusus Kemenag, dan cabang khusus IGTKI. Sehingga jumlah cabang yang ada di Kabupaten Pekalongan ada 22,” kata Herbeno.

Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum. melalui sambutanya mengapresiasi penyelenggaraan konferensi kerja yang digelar tersebut, “PGRI di Kabupaten Pekalongan merupakan organisasi yang sehat karena menjalankan tertib organisasi diantaranya konferensi kerja,” ujar Muhdi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Serta Perwakilan Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Pekalongan.

Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan

Tag :

BACA JUGA :

WhatsApp Image 2026-03-13 at 13.48
Ramadhan Ceria di Hotel Marlin Pekalongan: 60 Anak Yatim Diajak Dongeng, Dapat Santunan dan Bingkisan
RAkor
OTT KPK Guncang Pekalongan, Abdul Munir Gerak Cepat Jaga Pemerintahan Tetap Jalan
MUNIR 1
Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir Buka Suara Soal OTT Bupati Fadia
WhatsApp Image 2026-03-09 at 15.56
Polemik Pelarangan Wartawan di Setda Pekalongan Berlanjut, Plt Bupati Sukirman Akui Ada Miskomunikasi

TERKINI

WhatsApp Image 2026-03-13 at 13.48
Ramadhan Ceria di Hotel Marlin Pekalongan: 60 Anak Yatim Diajak Dongeng, Dapat Santunan dan Bingkisan
PEKALONGAN – Suasana hangat dan penuh keceriaan terasa di Hotel Marlin Pekalongan saat puluhan anak yatim piatu berkumpul dalam kegiatan bertajuk Ramadhan Ceria, Kamis (13/3/2026) sore. Kegiatan sosial...
RAkor
OTT KPK Guncang Pekalongan, Abdul Munir Gerak Cepat Jaga Pemerintahan Tetap Jalan
KAJEN — Situasi pemerintahan di Kabupaten Pekalongan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Fadia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibiarkan berlarut. DPRD Kabupaten Pekalongan langsung...
MUNIR 1
Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir Buka Suara Soal OTT Bupati Fadia
KAJEN — Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Pekalongan. Meski demikian, DPRD menegaskan roda pemerintahan tidak boleh...
WhatsApp Image 2026-03-09 at 15.56
Polemik Pelarangan Wartawan di Setda Pekalongan Berlanjut, Plt Bupati Sukirman Akui Ada Miskomunikasi
KAJEN = Polemik pelarangan awak media saat agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026), terus bergulir....
WhatsApp Image 2026-03-09 at 15.47
Wartawan Dicegah Meliput Acara Gubernur Jateng di Pekalongan, Klarifikasi Baru Muncul Setelah Protes
KAJEN – Polemik pelarangan awak media dalam agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan akhirnya mendapat tanggapan...
Muat Lebih

POPULER

WhatsApp Image 2023-09-14 at 09.30
Tiga Bulan Ngadu Ke Polisi, Korban Penganiayaan Minta Kejelasan
WhatsApp Image 2026-03-09 at 15.22
Wartawan Dilarang Masuk Saat Gubernur Jateng Serahkan SK Plt Bupati Pekalongan
SUKIRMAN
Sukirman Resmi Jadi Plt Bupati Pekalongan, Ini Mekanisme Hingga Bisa Menjadi Bupati Definitif