KAJEN – Isu rush (penarikan dana besar-besaran) dan kredit macet 150 milyar yang melanda Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) Kabupaten Pekalongan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, meminta warga untuk tetap tenang karena simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pernyataan resmi tersebut disampaikan Yulian dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan pada Rabu, 10 September 2025.

“Harapan kami, para nasabah BPR-BKK tidak perlu panik. Simpanan tabungan apapun bentuknya, sudah dijamin oleh LPS sesuai regulasi yang ada,” tegas Yulian.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, dan aparat penegak hukum (APH) untuk menangani persoalan di BPR-BKK. Saat ini audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen tengah berlangsung guna mengurai kredit macet yang disebut mencapai Rp150 miliar.

“Macet iya, tapi tidak ada kredit fiktif. Sampai Agustus 2025, BPR-BKK masih mencatat laba sekitar Rp5 miliar. Ini aset daerah yang akan kita jaga agar kembali ke jalur yang benar,” jelas Yulian.

Meski pemerintah menegaskan simpanan aman, sejumlah nasabah memilih melakukan penarikan dana untuk berjaga-jaga. Salah satunya Sonhaji, seorang pengusaha ayam potong asal Pekalongan, yang mengaku sudah mengajukan pencairan seluruh tabungannya.

“Saya mau ambil semua simpanan, jumlahnya ratusan juta. Cairnya besok. Kalau nanti sudah normal lagi, saya siap menabung di sini lagi. Ini saya tarik karena beredar isu, jaga-jaga saja,” ungkapnya.

Sekda menilai langkah penarikan merupakan hak nasabah, tetapi pemerintah memastikan tetap berkomitmen menjaga stabilitas BPR-BKK. “Yang terpenting, kepercayaan masyarakat harus dibangun kembali,” tandas Yulian. (GUS)