KAJEN – Sepuluh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) resmi dilantik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan itu menjadi babak baru bagi jajaran birokrasi daerah.
Namun, komposisi pejabat yang dilantik langsung menjadi perhatian. Dari 10 JPT Pratama tersebut, enam di antaranya diketahui merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Komposisi itu kemudian memunculkan perhatian dan spekulasi di tengah birokrasi maupun masyarakat mengenai formasi baru di lingkungan Pemkab Pekalongan, termasuk persepsi tentang keberadaan “gerbong” IPDN dan non-IPDN.
Meski demikian, hal tersebut belum bisa dimaknai sebagai adanya pengelompokan di tubuh ASN Pemkab Pekalongan. Sebab, pemerintah daerah menegaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan melalui tahapan seleksi.
Yang kini ditunggu masyarakat bukan semata-mata latar belakang pendidikan para pejabat tersebut, tetapi seberapa cepat mereka bekerja dan menyelesaikan persoalan yang ada.
Publik tentu berharap para pejabat baru mampu bekerja profesional, tidak melihat sekat almamater, serta menunjukkan hasil nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dituntut langsung tancap gas
Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menyebut 10 pejabat yang dilantik akan menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Mereka didorong meningkatkan daya juang dan daya kerja sesuai bidang masing-masing.
“Terdapat 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di berbagai bidang. Kami akan terus mendorong daya juang dan daya kerja terkait program-program yang dirancang di bidangnya masing-masing,” kata Sukirman usai pelantikan.
Menurutnya, para pejabat baru harus menjadi bagian dari gerak bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terlebih, pemerintah daerah mulai mempersiapkan APBD 2027.
“Ini menjadi gerak kesatuan dalam rangka persiapan APBD tahun 2027 serta bersinergi dengan seluruh OPD yang ada, karena berbagai bidang ini saling terkait dan tidak bisa terpisah,” ujarnya.
Dengan waktu yang semakin mepet menuju tahapan APBD 2027, para pejabat baru dituntut tidak terlalu lama beradaptasi. Mereka harus segera memahami persoalan di bidang masing-masing dan mengambil langkah penyelesaian.
Ketika ditanya mengenai target 100 hari kerja serta kemungkinan sanksi apabila target tidak tercapai, Sukirman mengatakan arahan tersebut sudah disampaikan Sekretaris Daerah.
“Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Pak Sekda, tinggal direalisasikan saja karena waktunya sudah mepet,” katanya.
Tujuh bidang jadi sorotan
Sukirman menyebut terdapat sejumlah bidang yang didorong untuk meningkatkan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian.
“Ada 7 dinas, termasuk staf ahli, yang kita dorong untuk meningkatkan penyelesaian problem-problem di sekitar kita yang selama ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Bidang tersebut meliputi olahraga, kesehatan, UKM/UMKM, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kemasyarakatan, serta arsip dan perpustakaan.
Bidang-bidang tersebut memiliki irisan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kinerja pejabat baru akan relatif mudah terlihat dan dinilai publik.
Enam alumni IPDN, Sukirman: Tidak melihat itu
Sorotan paling menarik dari pelantikan kali ini adalah latar belakang pendidikan para pejabat.
Dari 10 JPT Pratama yang dilantik, enam di antaranya merupakan alumni IPDN. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah latar belakang pendidikan tersebut menjadi pertimbangan dalam proses pengisian jabatan.
Sukirman membantah adanya pertimbangan berdasarkan almamater.
“Oh tidak, kita tidak melihat itu. Mereka sudah melalui tahapan seleksi yang dilakukan,” jawabnya.
Ketika kembali dikonfirmasi bahwa enam dari 10 pejabat yang dilantik merupakan alumni IPDN, Sukirman menegaskan hal tersebut bukan persoalan.
“Itu tidak ada salahnya. Kita tidak memandang IPDN atau non-IPDN, yang penting adalah hasil seleksi dan kinerja secara objektif yang sudah ada di lapangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa latar belakang pendidikan tidak boleh menjadi ukuran utama dalam menilai kapasitas seorang pejabat.
Justru setelah pelantikan, ukuran sebenarnya berada di lapangan: bagaimana mereka bekerja, menyelesaikan persoalan, menggerakkan OPD dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Tak sekadar jabatan dan jas
Pelantikan 10 JPT Pratama kali ini juga memiliki nuansa berbeda dari seremoni pelantikan pejabat pada umumnya. Para pejabat tidak hanya ditempatkan dalam suasana formal dengan simbol-simbol jabatan.
Sukirman menyebut perubahan tersebut memiliki pesan tersendiri.
“Kita mau agar seragam ini juga menyetel jiwa mereka, bahwa jabatan ini tidak hanya melulu soal simbol pemakaian jas dan seterusnya,” katanya.
Pesan itu menjadi penekanan bahwa jabatan bukan sekadar status, pangkat maupun pakaian formal. Setelah dilantik, para pejabat baru harus membuktikan kapasitasnya melalui kerja.
Kini, 10 JPT Pratama tersebut berada dalam satu skuad baru Pemkab Pekalongan.
Mereka membawa beban yang sama: mempercepat kerja birokrasi, menyelesaikan persoalan di bidang masing-masing, bersinergi dengan OPD lain dan menghadapi persiapan APBD 2027.
Soal siapa berasal dari IPDN atau non-IPDN pada akhirnya akan menjadi nomor dua jika seluruh pejabat mampu menunjukkan kinerja profesional.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang sibuk dengan label almamater.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja, hadir menyelesaikan persoalan dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan secara nyata. (gus)
