KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah menata kembali personel aparatur sipil negara (ASN) menyusul masih banyaknya jabatan struktural yang kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, menyebut saat ini terdapat sekitar 48 jabatan administrator yang masih kosong. Jabatan tersebut mencakup posisi eselon 3A maupun 3B.
“Untuk kekosongan pejabat administrator saat ini kurang lebih ada 48, baik itu eselon 3A atau 3B, tapi kan sebutannya jabatan administrator,” kata Ajid saat ditemui di kantornya, Rabu (7/10/2026).
Menurut Ajid, pengisian jabatan administrator tersebut nantinya akan berdampak pada munculnya kekosongan baru pada jabatan pengawas. Secara berjenjang, jumlah kekosongan jabatan pengawas diperkirakan mencapai 138 hingga 139 posisi.
“Ketika secara gerbong itu administrator ini terisi, maka akan terjadi kekosongan kurang lebih 138-139,” ujarnya.
Ajid menegaskan jumlah tersebut masih dapat berubah karena kondisi kepegawaian terus bergerak, termasuk adanya ASN yang memasuki masa pensiun.
“Ini juga nanti kan diperhitungkan ulang, kondisi existing setiap bulan kan bisa berubah karena ada yang pensiun,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih kosongnya 10 posisi camat di Kabupaten Pekalongan.
Ajid mengatakan, posisi tersebut saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
“Untuk camat berarti ada 10 saat ini ya, kondisi saat ini. Ada 10 yang kekosongan,” kata Ajid.
Menurutnya, kekosongan camat menjadi hal yang krusial mengingat dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 17 kecamatan sedang melaksanakan Pilkades dan untuk sementara dijabat oleh Plt.
“Itu juga termasuk hal yang krusial karena kita ketahui bersama kan dari 19 kecamatan itu ada 17 yang sedang melaksanakan Pilkades ya, yang sementara ya saat ini dijabat oleh Plt,” jelasnya.
Selain camat, jabatan administrator yang masih kosong antara lain kepala bagian (Kabag), sekretaris dinas (Sekdin), kepala bidang (Kabid), hingga sekretaris kecamatan (Sekcam).
Sementara pada jenjang jabatan pengawas, kekosongan terdapat pada posisi kepala seksi (Kasi) di kecamatan, kepala subbagian (Kasubag) di dinas, hingga jabatan pengawas di tingkat kelurahan.
Ajid mengakui kekosongan jabatan yang berlangsung cukup lama mulai berdampak terhadap kinerja organisasi pemerintahan.
“Karena ini juga beberapa sudah terlalu lama terjadi kekosongan sehingga kinerja OPD mulai dari tingkat eselon 2 JPT sampai bawah sampai kelurahan itu beberapa banyak yang tidak maksimal karena kekosongan ini,” katanya.
Karena itu, BKPSDM Kabupaten Pekalongan mendorong agar penataan dan pengisian jabatan tersebut segera dilakukan.
“Makanya penataan ini kita upayakan untuk segera terisi sehingga nanti roda kinerja organisasi itu bisa lebih maksimal lagi,” ujar Ajid.
Penataan tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya dilakukan pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang telah dilantik oleh Plt Bupati Pekalongan.
Meski belum menetapkan tanggal pasti, BKPSDM menargetkan pengisian jabatan administrator dan pengawas dilakukan secepatnya.
“Kalau target waktu kita tidak, tapi target ya secepatnya. Gitu. Karena semakin cepat itu semakin baik,” kata Ajid.
Namun proses pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara langsung. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengajukan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah pertimbangan teknis secara normatif mendapatkan persetujuan atas usulan yang diajukan, proses dilanjutkan dengan pengajuan izin pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Nah itu yang menyebabkan mungkin prosesnya agak-agak lama ya, tetapi apapun itu kita harapannya kita ya segera bisa terisi,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan seluruh proses selesai pada 2026, Ajid masih melihat peluang tersebut terbuka.
“Melihat proses yang kemarin, masih ada kemungkinan bisa untuk terisi di 2026,” katanya.
Ajid bahkan berharap pengisian jabatan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan APBD baru.
“Harapan kami, memang kita harapannya di 2026. Artinya nanti pejabat yang baru itu sudah dari awal akan mengelola APBD yang baru. Jadi tidak di tengah-tengah, tidak tanggung gitu,” jelasnya.
“Artinya sebelum APBD baru sudah ada pejabat yang baru, jadi enak gitu,” imbuh Ajid.
Dengan demikian, pengisian jabatan administrator dan pengawas bukan sekadar penataan struktur organisasi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas kerja perangkat daerah menjelang pelaksanaan program dan APBD tahun berikutnya. (Gus)
