Advertise

KABAR RASIKA

Pengelolaan Dana Desa, Kajari Kabupaten Pekalongan : Kepala Desa Harus Terbuka

Pengelolaan Dana Desa, Kajari Kabupaten Pekalongan : Kepala Desa Harus Terbuka

Pengelolaan Dana Desa, Kajari Kabupaten Pekalongan : Kepala Desa Harus Terbuka

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menggelar Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa 2023 untuk pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Pekalongan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan pada hari Senin (30/1/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan, Feni Nilasari dalam sosialisasi Jaga Desa meminta kepada para Kepala Desa terbuka. Dengan begitu tidak menjurus ke ranah melanggar hukum.

Menurutnya, sosialisasi Jaga Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama penyaluran dana desa yang mengalami perkembangan banyak di setiap tahunnya, sesuai dengan masyarakat desa.

“Jadi pemerintah mempunyai program yang sangat baik, untuk itu dalam sosialisasi saat ini dari Kejaksaan tidak hanya melakukan sosialisasi saja namun ada pemahaman wawasan dan pendampingan hukum, ” katanya.

Tujuannya untuk pendampingan, memberikan ruang konsultasi Kades untuk menanyakan mana-mana saja Dana Desa. Bisa pula terkait dengan inflasi atau dengan dana yang ada di desa itu jadi sudah menjadi salah satu tugas Kejaksaan.

“Kadang-kadang saya memerintahkan para kasi kasi kita untuk turun dengan surat perintah Surat Perintah yang saya tanda tangan. Untuk itu kepada para Lurah dan para Camat jangan khawatir bahwa mereka tetap sepengetahuan saya. Mereka sedang melakukan tugas untuk mengenalkan tugas mereka, ” jelasnya.

Seperti Intel memiliki tugas untuk jaga desa, karena banyak pula Bumdes yang sudah dilaporkan oleh para LSM. Laporan-laporan itu adalah hal biasa, itulah tujuannya mendampingi.

“Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kalau orang bilang itu ‘jangan ada dusta diantara kita’. Tujuannya supaya benar, supaya tidak mengarah ke perbuatan ke ranah hukum. Bahkan saya sudah mengatakan ke bupati saya, berharap adanya komunikasi yang baik dari kepala desa dan camat ke saya. Atau bisa ke para Kasi, karena apa yang disampaikan dari para Kasi saya akan sampai ke saya dan saya laporkan Kajati,” imbuhnya.

Melalui pendampingan lanjut dia, yang sudah menjadi program presiden itu juga menjadi ranah Kejari.

“Saya minta kepada bapak ibu mohon ada korelasi dan koordinasi kerjasama yang baik. Komunikasi yang baik kepada kami, sampaikan kepada kami sesuatu yang menjadi permasalahan Bapak Ibu atau ketidak mampuan sehingga mendapat wawasan arahan yang baik,”ujarnya.

“Saya ingin memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu Kepala Desa sesuai dengan arahan perintah Bapak Jaksa Agung yang kemarin di Sentul. Pada saat itu juga ada Bupati, Kapolres, Dandim, dimana Jaksa Agung mengarahkan ke preventif, ” imbuhnya.

Tag :

BACA JUGA :

SU KIRMAN PARIPURNA 01
Sukirman Jawab Pandangan Umum DPRD, Pemkab Pekalongan Akui WDP dan Siap Benahi Tata Kelola APBD 2025
Meneer
Rp68 Miliar Cuma Pajangan! Ketua DPRD Pekalongan Bongkar Piutang yang Tak Pernah Jadi Uang
SU KIRMAN PRK
Lapak PRK Mau Diambil Alih Pemkab, Sukirman: Jual Beli Tempat Dagang Siap Disikat
DPRD 3
DPRD Kabupaten Pekalongan Mulai Bedah APBD 2025, Munir: WDP Harus Jadi Alarm Perbaikan Tata Kelola

TERKINI

SU KIRMAN PARIPURNA 01
Sukirman Jawab Pandangan Umum DPRD, Pemkab Pekalongan Akui WDP dan Siap Benahi Tata Kelola APBD 2025
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan seluruh catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban...
Meneer
Rp68 Miliar Cuma Pajangan! Ketua DPRD Pekalongan Bongkar Piutang yang Tak Pernah Jadi Uang
KAJEN – Kabupaten Pekalongan tercatat memiliki piutang sekitar Rp68 miliar. Namun, besarnya angka tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil keuangan daerah karena sebagian besar piutang belum berhasil...
SU KIRMAN PRK
Lapak PRK Mau Diambil Alih Pemkab, Sukirman: Jual Beli Tempat Dagang Siap Disikat
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai bersiap menghadapi pelaksanaan Pekan Raya Kajen (PRK) yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke 81 dan Hari Jadi ke 404 Kabupaten Pekalongan. Salah satu...
DPRD 3
DPRD Kabupaten Pekalongan Mulai Bedah APBD 2025, Munir: WDP Harus Jadi Alarm Perbaikan Tata Kelola
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan mulai mengawal secara ketat pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal itu ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna...
Kantor Bupati 1
HEBOH! Seleksi Jabatan Pemkab Pekalongan Diterpa Isu Penjegalan, Sekda: Tidak Ada!
KAJEN – Proses Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PJPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 tengah menjadi sorotan. Sejumlah aparatur...
Muat Lebih

POPULER

WhatsApp Image 2025-12-02 at 09.01
Istri Jenderal Bongkar Aliran Dana Miliaran di Sidang Tipikor
SU KIRMAN PARIPURNA 01
Sukirman Jawab Pandangan Umum DPRD, Pemkab Pekalongan Akui WDP dan Siap Benahi Tata Kelola APBD 2025
WhatsApp Image 2023-11-26 at 15.31
Pemilu 2024, Kabel Ties Menggantikan Gembok Kotak Suara