KAJEN – Kabupaten Pekalongan mengambil langkah tegas dalam menentukan prioritas pembangunan. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, menegaskan bahwa pembangunan gedung DPRD resmi ditunda demi percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Keputusan tersebut merupakan hasil konsultasi dan rapat koordinasi bersama Pelaksana Tugas (PLT) Bupati. Dalam pernyataannya, Abdul Munir menyebutkan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penyelesaian persoalan jalan, disusul sektor kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
“Kita komitmen untuk menyelesaikan jalan, kemudian kesehatan, kemudian fasilitas umum yang lain,” ujar Abdul Munir pada Rabu, (01/04/2026) sore.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 99 kilometer ruas jalan rusak yang akan segera ditangani. Beberapa titik yang menjadi prioritas di antaranya Jalan Watusalam, Pantianom, serta jalur dari BCA Kedungwuni hingga pertigaan Podo.
“Untuk memenuhi kebutuhan jalan, ini akan kita segerakan, terutama ruas-ruas jalan yang rusak parah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengalihkan anggaran pembangunan gedung DPRD untuk perbaikan jalan. Kebijakan ini diambil agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Pembangunan gedung DPRD ditunda. Dana akan dialihkan untuk pembangunan jalan agar masyarakat secara cepat bisa menikmati, memudahkan jalan aman dan nyaman,” jelasnya.
Terkait metode perbaikan, Abdul Munir menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan akan menggunakan konstruksi cor beton, khususnya pada titik-titik yang selama ini cepat rusak.
“Ada beberapa tempat nanti akan kita cor. Misalnya Watusalam itu harus dicor, kalau tidak dicor senantiasa rusak. Pantianom juga,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan teknis sepenuhnya akan ditentukan oleh dinas terkait.
Lebih lanjut, Abdul Munir memastikan bahwa penundaan pembangunan gedung DPRD merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Dipastikan ditunda untuk kepentingan jalan, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kami akan mengikuti bagaimana keluh kesah suara rakyat menjadi nomor satu bagi kami di DPRD, khususnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, DPRD juga mendorong agar program layanan kesehatan gratis berbasis KTP dapat kembali berjalan. Selain itu, percepatan relokasi RSUD dari Kraton ke wilayah Kajen turut menjadi perhatian.
“Kesehatan gratis ini sedang kita dorong agar bisa terselesaikan program cukup dengan KTP itu nanti akan berjalan kembali,” ungkapnya.
Untuk memastikan proses relokasi berjalan lancar, pemerintah daerah telah membentuk tim khusus, termasuk tim percepatan dan tim transisi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan layanan saat perpindahan operasional rumah sakit.
“PLT Bupati sudah membentuk Tim Transisi rumah sakit. Itu yang sedang dirampungkan konsepnya,” pungkas Abdul Munir.
Langkah pengalihan anggaran ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memilih berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, terutama akses jalan yang layak dan layanan kesehatan yang merata. (Gus)
