PEKALONGAN – RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan kembali menjalani survei akreditasi. Namun, proses ini tidak diarahkan sekadar mengejar predikat, melainkan menjadi momentum rumah sakit untuk membenahi mutu layanan dan memastikan keselamatan pasien menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Survei akreditasi berlangsung di Aula RSUD Kraton, Kota Pekalongan, Kamis (10/9/2026), dengan melibatkan tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP).
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS., MS., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, akreditasi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan RSUD Kraton.
“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata untuk mendapatkan sebuah predikat atau penilaian. Lebih dari itu, akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” ujar Sukirman.
Karena itu, jajaran RSUD Kraton diminta tidak menutup-nutupi kondisi yang ada selama proses survei. Hal yang sudah berjalan baik harus ditunjukkan, sementara kekurangan justru perlu disampaikan secara terbuka agar mendapatkan rekomendasi perbaikan.
“Kita sampaikan apa yang memang sudah dilaksanakan, kita tunjukkan apa yang sudah berjalan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah apabila masih ada hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang perlu kita perbaiki, sampaikan saja secara terbuka. Justru kalau kita menyampaikannya secara terbuka, maka kemudian tim akreditasi bisa memberikan catatan-catatan penting, rekomendasi-rekomendasi penting yang bisa kita laksanakan sebagai perbaikan-perbaikan ke depan,” katanya.
Sukirman juga meminta proses survei tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, masukan dari tim surveyor harus dimanfaatkan RSUD Kraton untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan.
“Jadikan survei ini bukan sesuatu yang perlu kita waspadai atau takuti, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi, mendapatkan masukan yang sangat berharga, sekaligus belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ke depan,” tegasnya.
Pesan lainnya cukup jelas: standar akreditasi jangan hanya terlihat ketika tim surveyor datang. Standar tersebut harus menjadi kebiasaan dalam pelayanan sehari-hari.
“Kepada Ibu Direktur beserta seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, saya berpesan agar akreditasi ini jangan hanya menjadi kegiatan yang dipersiapkan ketika tim survei akan datang, namun jadikan standar pelayanan sebagai budaya kerja sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Sukirman, ukuran keberhasilan RSUD Kraton pada akhirnya bukan hanya predikat akreditasi. Yang lebih penting adalah pengalaman masyarakat saat menerima pelayanan, terjaminnya keselamatan pasien, serta meningkatnya kepercayaan publik.
“Pada akhirnya, keberhasilan sebuah rumah sakit bukan hanya diukur dari predikat akreditasinya. Jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kualitas pelayanan yang diberikan, bagaimana keselamatan pasien benar-benar dijaga, serta bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit terus meningkat,” kata Sukirman.
Dalam survei tersebut, Pemkab Pekalongan juga berharap RSUD Kraton memperoleh pembinaan yang berkelanjutan. Catatan dan rekomendasi dari tim akreditasi nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit sekaligus pemerintah daerah.
“Kami sangat mengharapkan masukan, rekomendasi, dan pembinaan selama proses survei berlangsung dan tentu saja kontinuitasnya. Kami tentu akan menjadikan setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, baik bagi RSUD Kraton maupun bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan,” ungkapnya.
Kebutuhan evaluasi tersebut dinilai semakin penting di tengah tantangan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan Universal Health Coverage (UHC) dan keterbatasan fiskal daerah.
“Di tengah situasi problem pelayanan UHC, keterbatasan fiskal, dan seterusnya, saya sangat bersyukur karena tentu saja kita ditemani oleh tim akreditasi. Pasti akan mendapatkan ilmu, mendapatkan masukan-masukan sebagai upaya kita melakukan terobosan-terobosan bagaimana mengatasi problem-problem fiskal, problem UHC yang memang kita sedang terus berproses untuk menuju kesempurnaan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Survei ini dihadiri tim LARS-DHP, yakni dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M., FISQua, dr. Any Yuliastuti, Sp.Rad., FISQua, dan Dewi Natalia Husadayanti, S.Kep., Ns., bersama Dewan Pengawas, Direktur RSUD Kraton dr. Henny Rosita, Sp.KJ., M.Kes., serta jajaran manajemen dan komite rumah sakit. (gus)
