PEKALONGAN – Polemik Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang sempat meledak di media sosial akhirnya dibawa ke meja evaluasi. Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, bersama sejumlah kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan menggelar pertemuan di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Selasa malam (15/9/2026).
Pertemuan itu membahas penampilan dalam carnival yang oleh sebagian masyarakat dinilai mengarah pada ritual pemujaan setan.
Namun, setelah dilakukan klarifikasi kepada panitia dan pengecekan kepada berbagai pihak, Asip menyebut penampilan tersebut bukan ritual, melainkan pertunjukan hiburan.
“Setelah kita tanya kepada panitia, kita cross-check ke mana-mana, ternyata itu adalah performance, hiburan saja. Tidak ada maksud untuk melakukan ritual pemujaan setan,” ujar Asip.
Menurut Asip, penampilan tersebut merupakan kreativitas anak-anak Simbangkulon yang mengambil atau meniru unsur budaya tertentu karena dianggap menarik untuk ditampilkan. Persoalannya, unsur budaya yang digunakan belum sepenuhnya dipahami latar belakangnya.
“Memang hanya performa saja. Mereka melakukan kreativitas. Kreativitas ini meniru, atau dalam bahasa sosiologi adalah proses enkulturasi budaya yang diambil oleh anak-anak di Simbangkulon,” katanya.
Polemik muncul karena bentuk pertunjukan tersebut memunculkan persepsi berbeda di masyarakat. Beberapa unsur yang ditampilkan kemudian dikaitkan dengan ritual pemujaan setan.
Asip mengatakan, panitia juga mengakui adanya kekurangan literasi dalam memahami budaya yang digunakan sebagai bagian dari pertunjukan.
“Panitia juga mengakui bahwa kita memang kurang literasi. Jadi ini bagian penting dari pembinaan,” ungkapnya.
Ia meminta polemik tersebut tidak terus melebar menjadi konflik. Menurutnya, kejadian itu cukup dijadikan bahan evaluasi agar hal-hal positif tetap dipertahankan, sementara unsur yang berpotensi menimbulkan keresahan ditinggalkan.
“Kita ambil hikmahnya saja dengan tetap mengedepankan hal-hal yang baik yang berkembang di masyarakat. Kita junjung tinggi, kemudian hal yang tidak baik kita tinggalkan,” tuturnya.
Terkait pro dan kontra yang muncul di media sosial, Asip menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan pandangan harus diarahkan menjadi bahan evaluasi bersama.
“Lumrah saja ada yang pro, ada yang kontra. Itu bagian dari proses kita bersosial media. Saya kira kita harus terus memberikan dukungan kepada nilai-nilai yang positif,” jelas Asip.
Untuk carnival berikutnya, Asip mendorong adanya seleksi yang lebih ketat terhadap materi dan bentuk pertunjukan. Pembinaan juga dinilai perlu melibatkan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Dengan begitu, kreativitas anak-anak Simbangkulon tetap bisa berkembang tanpa kembali memicu polemik di tengah masyarakat.
“Mungkin untuk carnival ke depannya akan lebih selektif untuk pertunjukannya. Ini menjadi hikmah kita semua,” pungkasnya. (GUS)