PEMALANG, 23 April 2026 — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, turun langsung ke lapangan di Kabupaten Pemalang untuk mengecek pelaksanaan program prioritas pemerintah. Fokusnya dua: distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok rentan dan penanganan keluarga berisiko stunting.
Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Wihaji menegaskan dirinya datang membawa mandat langsung dari Presiden untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kelompok yang dinilai paling sensitif dalam program MBG.
“Ini bukan program biasa. Kita bicara soal ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah sasaran sedikit saja, dampaknya besar. Karena itu saya cek langsung,” tegasnya.
Distribusi MBG: Tepat Sasaran, Tapi Tetap Diawasi Ketat
Berdasarkan evaluasi di lapangan, distribusi MBG di Pemalang dinilai berjalan cukup baik. Namun, Wihaji tidak ingin lengah. Ia menyoroti pentingnya memastikan kualitas makanan tetap terjaga, bukan sekadar jumlah.
Instruksi dari pusat, kata dia, sudah jelas: kualitas kini menjadi prioritas utama. Kritik dari masyarakat diminta terus disampaikan dan tidak boleh diabaikan.
“Kalau kualitasnya kurang, laporkan. Ini program pelayanan. Harus kita perbaiki terus,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada toleransi untuk kelalaian serius. Jika ditemukan kasus seperti makanan tidak layak atau bahkan keracunan, distribusi akan langsung dihentikan sementara.
“Kalau ada masalah, langsung tutup. Diselidiki dulu. Sekarang kita lebih tegas karena ini menyangkut keselamatan,” katanya.
8,6 Juta Keluarga Masuk Risiko Stunting
Selain MBG, perhatian besar diarahkan pada penanganan Keluarga Risiko Stunting (KRS). Secara nasional, jumlahnya mencapai sekitar 8,6 juta keluarga.
Kriteria KRS tidak rumit: memiliki balita dengan potensi kekurangan gizi akibat faktor lingkungan seperti akses air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, hingga pola makan yang buruk.
Di Pemalang, Wihaji menemukan langsung kondisi tersebut. Salah satu rumah yang dikunjungi bahkan memiliki jarak sangat dekat antara WC dan dapur, serta tidak memenuhi standar kelayakan.
Penanganan dilakukan dengan menggandeng lembaga seperti Baznas dan Rumah Zakat untuk memperbaiki rumah dan fasilitas sanitasi, sekaligus memastikan asupan gizi terpenuhi melalui program MBG.
Target Turun, Tekanan Meningkat
Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 18,8 persen pada 2026, dari posisi 19,8 persen di tahun sebelumnya. Dalam jangka panjang, targetnya ditekan hingga 14 persen pada 2029.
Wihaji menilai angka saat ini masih mengkhawatirkan. Dengan prevalensi hampir 20 persen, artinya dari setiap 10 balita, sekitar dua mengalami stunting.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Ini soal kualitas generasi ke depan,” tegasnya.
Program Tidak Bisa Jalan Sendiri
Wihaji menekankan, penanganan stunting dan distribusi MBG tidak bisa dibebankan pada satu kementerian saja. Pemerintah pusat, daerah, hingga berbagai sektor harus bergerak bersama.
Skema yang digunakan adalah pendekatan pentahelix—melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Yang paling tahu kondisi daerah itu kepala daerah. Karena itu semua harus terlibat, tidak bisa jalan sendiri,” katanya.
Peran TPK: Ujung Tombak di Lapangan
Di lapangan, distribusi MBG untuk kelompok 3B dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka tidak hanya mengantar makanan, tetapi juga mengedukasi penerima manfaat.
Menariknya, insentif yang diterima TPK tergolong minim, sekitar Rp1.000 per paket distribusi. Meski begitu, mereka tetap menjadi ujung tombak program.
“Mereka yang tahu langsung kondisi di lapangan. Sekaligus mengevaluasi dan memberi edukasi ke keluarga,” jelas Wihaji.
Kontrol Jadi Kunci
Di akhir kunjungannya, Wihaji mengingatkan satu hal krusial: program sebesar ini tidak akan berhasil tanpa pengawasan ketat.
Ia bahkan mengajak media untuk ikut mengawasi jalannya program agar tetap berada di jalur yang benar.
“Program tanpa kontrol pasti gagal. Karena itu kita awasi bersama,” pungkasnya.
