KAJEN – Selasa, (28/1/2025) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan bersama Gabungan Komisi A, B, C, dan D DPRD menggelar rapat kerja dengan perangkat daerah (PD) terkait. Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan.
Rapat yang berlangsung di gedung paripurna DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. serta perwakilan perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, camat terdampak bencana, dan OPD lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir menyampaikan akan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan bantuan dan kembali menjalankan aktivitas normal. “Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penanganan awal, namun percepatan harus terus dilakukan, termasuk pengerahan alat berat ke wilayah yang masih terhambat pembersihan lumpur,” ungkapnya.
Ia juga menargetkan agar hingga 3 Februari 2025, sekolah-sekolah terdampak sudah bisa digunakan kembali. “Normalisasi jalur Doro-Petungkriyono untuk memperlancar distribusi bantuan,” tambah Abdul Munir.
Wakil Ketua DPRD H. Sumar Rasul, S.I.P., M.A.P. juga menyampaikan hal serupa, yaitu pentingnya percepatan penggunaan DTT untuk penanganan bencana. Ia meminta agar status tanggap darurat diperpanjang guna memaksimalkan pemulihan akses jalan. “Santunan bagi korban meninggal dunia harus segera disalurkan agar dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.
Sekda M. Yulian Akbar memaparkan progres penanganan bencana. Ia menyampaikan bahwa proses evakuasi telah dihentikan pada hari ke-8 pasca bencana. Fokus kini beralih pada pembukaan jalur dan pembersihan wilayah terdampak. Penanganan arus listrik di Petungkriyono sudah tertangani 100%.
“Data korban longsor di Petungkriyono mencatat 25 korban meninggal dunia, 1 korban hilang yang telah diterima dengan ikhlas oleh keluarga melalui surat pernyataan, serta 13 korban luka-luka, di mana saat ini masih ada 3 orang dalam perawatan di RSUD Kajen dan 1 orang di RSUD Banjarnegara,” jelasnya.
Semua korban dipastikan mendapat bantuan melalui APBD, dan dalam masa tanggap darurat selama 14 hari ini diupayakan agar akses jembatan yang terdampak segera terbuka. Selain sembako, kebutuhan air bersih dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah juga menjadi prioritas. Sekda turut mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kehadiran dan kontribusinya di lokasi bencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan melaporkan bahwa jembatan-jembatan rusak akibat bencana telah tercatat untuk proses perbaikan sementara, termasuk pemasangan jembatan Bailey di beberapa titik.
“Untuk jembatan Tembelan, survei dan penguatan pondasi sudah dilakukan, namun pembukaan jalan terhambat oleh material longsor berupa batu besar yang membutuhkan alat berat khusus,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan juga menyampaikan bahwa beberapa satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor, sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat dilaksanakan. “Hal ini terjadi karena akses jalan menuju sekolah masih tertutup. Kami berharap percepatan normalisasi jalan dapat dilakukan agar KBM bisa segera berjalan kembali,” ujarnya.
Para anggota dewan yang hadir juga menyampaikan masukan agar Pemkab Pekalongan mengerahkan lebih banyak alat berat ke wilayah terdampak, membuka akses jalan desa yang masih tertutup lumpur, dan mempercepat perbaikan jalan raya yang banyak berlubang akibat bencana.
Menutup rapat, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir berharap agar dilakukan pemetaan dan identifikasi dampak bencana sebagai dasar rekonstruksi, dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera memperbaiki sarana serta prasarana yang rusak. Penyaluran logistik diharapkan memperhatikan masa kedaluwarsa dan segera dilaksanakan.
Selain itu, kajian status tanah untuk relokasi di Kedungwuni, Kandangserang, dan Lebakbarang perlu segera dilakukan, serta pembangunan jembatan darurat di Petungkriyono diminta diprioritaskan untuk menjamin akses evakuasi yang aman.
Source : Humas Sekwan DPRD Kab. Pekalongan
