KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengawasan internal, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta edukasi antikorupsi yang menyasar aparatur sipil negara (ASN), generasi muda, hingga pelajar.
Inspektorat Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu unsur utama dalam pengawasan internal pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan berbasis risiko, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah di organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengembangan mekanisme pencegahan penyimpangan sejak dini.
Inspektur Kabupaten Pekalongan, drs. Ali Riza, M.Si., mengatakan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan sistem yang kuat dan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
“Di teman-teman OPD itu nanti ada memiliki mekanisme pencegahan penyimpangan secara melembaga,” kata Ali Riza saat ditemui di kantornya, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, Inspektorat juga mendukung pencegahan korupsi terintegrasi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Inspektorat berupaya mengembangkan kanal pengaduan dan whistleblowing system sebagai bagian dari pencegahan dini.
Edukasi Antikorupsi Menyasar ASN dan Generasi Muda
Pencegahan korupsi di Kabupaten Pekalongan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Pada Oktober 2026, Pemkab Pekalongan menggelar kegiatan penguatan integritas bersama KPK melalui kolaborasi dengan alumni program Sinergi Integritas Muda Indonesia (Sintesis).
Kegiatan tersebut mencakup edukasi integritas dan gratifikasi bagi ASN, sosialisasi kepada kalangan muda melalui media digital, serta agenda edukasi di lingkungan pendidikan dan pesantren.
Upaya penanaman nilai antikorupsi juga menyasar pelajar melalui kegiatan sosialisasi di sekolah. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas diperkenalkan sejak dini agar menjadi bagian dari perilaku generasi muda.
Pemkab Pekalongan juga menyiapkan 40 Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dari berbagai OPD untuk membantu menggerakkan budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan daerah dan kepala OPD.
Selain sosialisasi, Inspektorat mengembangkan pendekatan edukatif melalui lomba video antikorupsi bagi pelajar tingkat SMP dan OPD. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memanfaatkan media digital, podcast, dan radio untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pencegahan korupsi.
Inspektorat juga menghadirkan Integrity Corner, yakni sarana edukasi interaktif yang mengenalkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat melalui permainan dan kuis edukatif.
Penanganan Aduan Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Ali Riza menjelaskan, tugas Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan yang pada dasarnya bersifat administratif. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan aparat penegak hukum (APH), yakni kepolisian dan kejaksaan.
Apabila terdapat aduan yang dinilai perlu diselesaikan melalui pengawasan administratif, penanganannya dapat dilimpahkan kepada Inspektorat oleh APH. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kembali kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Nanti hasilnya kita laporkan ke APH, dalam hal ini kejaksaan maupun kepolisian,” jelasnya.
ASN Diminta Jaga Integritas dan Tertib Administrasi
Ali Riza mengingatkan ASN dan seluruh jajaran pemerintahan agar memperkuat tata kelola serta menjalankan tugas secara substansial dan tertib administrasi.
Menurutnya, kelengkapan administrasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik. Penguatan integritas juga diperlukan agar aparatur bekerja sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan.
“Sudahlah, mari kita pegang itu integritas dan tertib secara administrasi biar kita juga bekerja dengan tenang, begitu kira-kira,” pungkasnya.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Pekalongan membangun pencegahan korupsi melalui pengawasan, pembenahan tata kelola, edukasi, dan pelibatan masyarakat. Pelaksanaannya perlu terus dijaga agar tidak berhenti pada sosialisasi dan komitmen formal, tetapi juga tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Gus)
