KAJEN – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring terhadap sejumlah angkringan yang beroperasi di kawasan Alun-alun Kajen dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Rabu (29/7/2026) malam.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya minuman keras dan alat kontrasepsi yang ditemukan di sekitar kawasan taman Alun-alun Kajen. Selain melakukan pengecekan di lapangan, rombongan juga berdialog dengan para pedagang untuk memastikan aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan serta tidak mengganggu ketertiban umum.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, mengatakan pihaknya bersama Ketua DPRD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan jajaran Polres Pekalongan turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi yang sebenarnya.
“Hari ini, malam ini, kita melakukan sidak ke area Alun-alun Kajen berkaitan dengan adanya laporan masyarakat atas temuan miras maupun alat kontrasepsi di sekitar taman area Alun-alun. Tadi kami bersama Ketua, Dishub, Satpol PP dan Polres mengecek langsung ke lokasi,” kata Sumar Rosul.
Dari hasil peninjauan, menurutnya masih terdapat beberapa titik yang sebelumnya minim penerangan. Namun kondisi tersebut mulai dibenahi melalui pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan lampu taman sehingga kawasan menjadi lebih terang.
“Ada beberapa sisi lingkungan yang gelap. Namun sudah mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan dengan penambahan lampu PJU dan lampu taman. Dengan penerangan yang cukup, potensi tempat itu dimanfaatkan untuk aktivitas negatif dapat diminimalkan,” ujarnya.
Di sela monitoring, rombongan DPRD juga berdialog langsung dengan para pedagang angkringan. Salah seorang pedagang, Nanda, memastikan lapak yang dikelolanya tidak menjual minuman keras.
“Di sini tidak ada minuman keras. Yang kami jual hanya kopi, teh, minuman sachet, dan minuman biasa lainnya. Dan saya disini hanya sebagai pelayan mas, ada bosnya yang jadi pemilik lapak,” katanya.
Ia menjelaskan, angkringan yang dijaganya buka hingga sekitar pukul 02.00 WIB untuk melayani pengunjung yang menikmati suasana malam di Alun-alun Kajen.
Selain menyediakan aneka minuman, lapaknya juga menjual berbagai makanan seperti bakaran dan shuki-shuki yang menjadi pilihan pelanggan.
Nanda menegaskan dirinya berkomitmen mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban selama menjalankan usaha.
“Kami ingin tetap berjualan dengan tertib, mengikuti aturan yang ada, dan menjaga lingkungan supaya tetap aman dan nyaman untuk semua,” ujarnya.
Sementara itu, Sumar Rosul menegaskan DPRD mendukung keberadaan UMKM, termasuk para pedagang angkringan, karena menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Prinsip kami tetap mendorong dan menggerakkan UMKM yang ada di sekitar Alun-alun maupun di tempat lain. UMKM menjadi salah satu sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak anak muda yang membuka angkringan, gerobak minuman maupun usaha kecil lainnya. Ini patut diapresiasi karena menjadi alternatif mencari penghasilan,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan usaha dijalankan secara tertib dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum maupun meresahkan masyarakat.
“Kita berharap proses bisnisnya berjalan tertib. Tidak ada gangguan maupun hal-hal negatif. Pemerintah daerah bersama DPRD harus hadir agar UMKM tetap berkembang, tetapi ketertiban juga tetap terjaga. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” tegasnya.
Selain aspek pengawasan, DPRD juga mendorong penataan kawasan kuliner di sekitar Alun-alun Kajen agar lebih rapi dan terpusat. Menurut Sumar, rancangan teknis atau Detail Engineering Design (DED) kawasan kuliner sebenarnya telah tersedia.
Ia menjelaskan konsep tersebut menempatkan para pelaku UMKM dalam satu kawasan sehingga lebih mudah ditata, diawasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
“DED kawasan kuliner sebenarnya sudah ada. Nantinya UMKM ditempatkan di satu lokasi sehingga lebih tertib, lebih mudah dikontrol, kebersihannya terjaga, dan lebih rapi. Lokasinya direncanakan di sebelah selatan Masjid Al-Muhtarom,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan kawasan kuliner tersebut dapat didukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaannya.
“CSR bisa diarahkan untuk pembangunan kawasan kuliner atau food court yang lebih higienis, tertib, bersih, dan menarik. Ini bisa menjadi salah satu ikon Kabupaten Pekalongan. Daerah lain sudah menerapkan konsep seperti itu dan tidak ada salahnya kita mempelajari penataan kawasan kuliner yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Pekalongan. Harapannya, Alun-alun Kajen tidak hanya tertata pada ruang terbukanya, tetapi juga kawasan kulinernya sehingga pada siang hari tetap bersih dan pada malam hari menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tertib dan nyaman,” pungkasnya. (Gus)
