Advertise

KABAR RASIKA

Wakil Ketua DPRD Monitoring Launching Program Makanan Bergizi Sehat SPPG

Wakil Ketua DPRD Monitoring Launching Program Makanan Bergizi Sehat SPPG

Wakil Ketua DPRD Monitoring Launching Program Makanan Bergizi Sehat SPPG

Wonopringgo – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi, menghadiri acara launching program Makanan Bergizi Sehat yang dicanangkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Kabupaten Pekalongan. Acara ini diselenggarakan pada Selasa, (07/01/2025) di SDN Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizki Aditya, S.Sos., M.Han., Wakapolres Pekalongan, Kompol Kholid Mawardi, S.H., M.H., serta sejumlah perwakilan dari dinas terkait. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi.

Ahmad Ridhowi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Gizi Nasional dalam meluncurkan program ini. “Pemenuhan gizi yang baik sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Kami di DPRD siap mendukung program ini agar dapat berjalan sesuai dengan program Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak usia sekolah, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Pekalongan.

Acara berlangsung dengan penuh antusiasme, diisi dengan sosialisasi pola makan sehat, pembagian makanan bergizi kepada siswa, serta komitmen bersama untuk mendukung program gizi nasional. Diharapkan, program ini dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam memperbaiki pola hidup masyarakat menuju Pekalongan yang lebih sehat dan produktif.

Tag :

BACA JUGA :

KIRMAN HARI JADI
JPT Jadi Kado Ultah Pekalongan ke-404, Sukirman: Nama Unggulan Sudah Diumumkan
MUNIR KADES
Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional
KIRMAN INTEGRITAS
Sukirman Kasih Warning Keras: Pejabat Tak Berintegritas, Siap-Siap Digeser!
BUPATI KANTOR
Kepala Dinas Sebut “Berita Sampah”, Saksi Tetap Ngotot: Kini Muncul Dugaan Uang untuk “Membungkam” Pemberitaan

TERKINI

KIRMAN HARI JADI
JPT Jadi Kado Ultah Pekalongan ke-404, Sukirman: Nama Unggulan Sudah Diumumkan
KAJEN – Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tak cuma diramaikan lomba dan hiburan. Di balik rangkaian pesta rakyat itu, Pemkab Pekalongan juga tengah menuntaskan pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi...
MUNIR KADES
Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional
KAJEN — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pekalongan yang dijadwalkan berlangsung November mendatang diminta tidak sekadar menjadi pesta demokrasi di tingkat desa. Pelaksanaannya harus...
KIRMAN INTEGRITAS
Sukirman Kasih Warning Keras: Pejabat Tak Berintegritas, Siap-Siap Digeser!
KAJEN – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan masuk babak baru. Setelah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) rampung, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan tidak...
BUPATI KANTOR
Kepala Dinas Sebut “Berita Sampah”, Saksi Tetap Ngotot: Kini Muncul Dugaan Uang untuk “Membungkam” Pemberitaan
KAJEN – Bola panas dugaan hubungan khusus seorang Kepala Dinas strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan staf perempuan berinisial DL belum juga padam. Setelah sebelumnya muncul keterangan...
Kantor Bupati 1
Duh..!! KEPALA DINAS DIDUGA “MAIN HATI” DENGAN STAF, SAKSI BONGKAR ADEGAN DI RUANG KERJA
KAJEN – Ada apa dengan Kepala Dinas yang satu ini? Di tengah kesibukan mengurus roda pemerintahan dan pelayanan publik, muncul cerita yang bikin telinga panas. Seorang Kepala Dinas strategis dengan serapan...
Muat Lebih

POPULER

KPU 1
Ketua KPU Pekalongan Ingatkan Pemilih Pemula: Jangan Mudah Terprovokasi Informasi di Media Sosial
DPRD 1
DPRD-Pemkab Pekalongan Sepakati Arah Anggaran 2026 dan 2027
MUNIR KADES
Pilkades Pekalongan: DPRD Minta Jangan Ada Dagang Suara, 34 Desa Harus Jadi Contoh Nasional