KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada dapur-dapur penyedia makanan yang melayani peserta didik.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemantauan serta Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pemerintah Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026). Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, dan diikuti kepala daerah dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, serta Kabupaten Batang.
Sukirman menyatakan, program MBG merupakan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Melalui pemaparan tadi, kita semakin yakin dan mantap bahwa Program MBG ini manfaatnya sangat besar, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Sukirman.
Dalam rapat tersebut, lanjutnya, ditekankan pentingnya pemahaman tugas, wewenang, dan tanggung jawab seluruh pihak, terutama dalam mengontrol dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aspek kesehatan, sanitasi, serta higienitas makanan menjadi perhatian utama.
Selain menyasar perbaikan gizi anak, MBG juga diarahkan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Pemerintah daerah diminta melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok bahan baku.
“Harus melibatkan UKM dan UMKM, pedagang kecil. Tadi juga disampaikan larangan keras terhadap praktik monopoli dalam penyediaan bahan baku,” tegasnya.
Sukirman menilai, arahan dari BGN bersifat tegas dan harus segera ditindaklanjuti di daerah. Salah satu poin penting adalah pembaruan data jumlah peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas dapur MBG agar layanan berjalan efektif.
“Jumlah anak harus terus di-update dan disesuaikan dengan kapasitas dapur yang ada, supaya pelayanan optimal,” ujarnya.
Program MBG juga diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan stunting. Melalui keterlibatan Posyandu, PKK, dan Dawis, pendataan ibu hamil akan diperkuat agar mereka turut mendapatkan layanan makan bergizi gratis.
“Pencegahan stunting dimulai sejak pra-kehamilan, masa hamil, hingga kelahiran. Ini menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Khusus di Kabupaten Pekalongan, Sukirman mengakui masih terdapat dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional. Atas arahan Bupati Pekalongan, ia akan turun langsung sebagai Kepala Satuan Tugas untuk melakukan pengawasan dan audit.
“Akan segera kita lakukan audit dan pembenahan terhadap dapur-dapur yang bermasalah,” pungkasnya. (Gus)
