Kajen – Lebih dari 60 ribu warga Kabupaten Pekalongan masih mengungsi akibat bencana. Kondisi ini mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan mengunci pembahasan anggaran penanggulangan bencana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait, Jumat, 30 Januari 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyebut hingga 20 Januari 2026 jumlah pengungsi mencapai 60.164 jiwa. Kebutuhan mendesak masih belum sepenuhnya terpenuhi, terutama obat-obatan ringan seperti obat gatal, pampers balita, serta fasilitas sanitasi yang sudah overload di sejumlah titik pengungsian, termasuk Mayangan dan Masjid At-Taqwa.
Ia juga mengungkapkan kondisi tanggul sungai yang kritis, luasnya wilayah terdampak banjir, curah hujan yang masih tinggi, keterbatasan anggaran kebencanaan, serta minimnya armada distribusi logistik. Personel BPBD saat ini bekerja penuh 24 jam di lapangan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir menegaskan kebutuhan dasar pengungsi tidak boleh terganggu. “Tidak boleh ada pengungsi yang kurang makan, sakit tidak tertangani, tidak punya pakaian, sulit tidur, atau kesulitan buang hajat. Itu yang pertama dan utama,” tegasnya.
Ia memastikan dana logistik untuk makan dan minum pengungsi akan diamankan, termasuk kebutuhan kesehatan, obat-obatan, dan perlengkapan balita. Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat diminta dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Selain logistik, DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat bencana. Abdul Munir menyatakan perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum akan segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang masih hujan.
Wakil Ketua DPRD Ruben R. Prabu Faza mendorong pembentukan tim rescue cepat di BPBD agar penanganan di wilayah rawan bisa dilakukan lebih sigap. Sementara Wakil Ketua DPRD H. Sumar Rosul menekankan langkah teknis darurat, mulai dari normalisasi tanggul Sungai Sengkarang, peninggian tanggul TNI di pintu air Mulyorejo, hingga penanganan tanggul dan pintu air Meduri.
Ia juga mengingatkan agar pasokan solar dan listrik genset untuk pompa air tidak terlambat. “Kebutuhan mendesak seperti toilet, obat kulit, pampers, dan pakaian dalam harus segera dipenuhi,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menjelaskan anggaran BTT akan difokuskan untuk bantuan logistik selama 14 hari masa tanggap darurat. Pemerintah daerah juga membuka opsi pergeseran anggaran melalui APBD karena keterbatasan stok logistik reguler.
Menutup rapat, DPRD dan pemerintah daerah sepakat melakukan penanganan bencana secara cepat sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan fokus utama pada keselamatan dan kebutuhan dasar para pengungsi. (gus)
