Kajen – Bencana banjir berdampak pada sekitar 60.000 warga di Kabupaten Pekalongan. Dari jumlah tersebut, 1.900 jiwa sempat mengungsi, dengan data terakhir tercatat 1.600 jiwa masih berada di lokasi pengungsian. Kondisi ini menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait, Jumat, 30 Januari 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyampaikan bahwa meski jumlah pengungsi mulai menurun, kebutuhan mendesak masih harus dipenuhi. Obat-obatan ringan, terutama obat gatal, perlengkapan balita seperti pampers, serta fasilitas sanitasi di sejumlah titik pengungsian masih menjadi persoalan. Beberapa lokasi pengungsian dilaporkan mengalami overload hingga menimbulkan bau tidak sedap.
Agus juga menyoroti kondisi tanggul sungai yang kritis, luas wilayah terdampak banjir, curah hujan yang masih tinggi, keterbatasan anggaran kebencanaan, serta minimnya armada distribusi logistik. Personel BPBD saat ini bekerja penuh selama 24 jam di lapangan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi prioritas utama. “Tidak boleh ada pengungsi yang kurang makan, sakit tidak tertangani, tidak punya pakaian, sulit tidur, atau kesulitan buang hajat. Itu yang pertama dan utama,” tegasnya.
Ia memastikan anggaran logistik untuk makan dan minum pengungsi akan diamankan, termasuk kebutuhan kesehatan, obat-obatan, dan perlengkapan balita. Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat diminta dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Selain logistik, DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat banjir. Abdul Munir menyatakan perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum akan segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang masih hujan.
Wakil Ketua DPRD Ruben R. Prabu Faza mengusulkan pembentukan tim rescue cepat di BPBD agar penanganan di wilayah rawan bisa lebih sigap. Sementara Wakil Ketua DPRD H. Sumar Rosul menekankan langkah teknis darurat, mulai dari normalisasi tanggul Sungai Sengkarang, peninggian tanggul TNI di pintu air Mulyorejo, hingga penanganan tanggul dan pintu air Meduri.
Ia juga mengingatkan agar pasokan solar dan listrik genset untuk pompa air tidak terlambat. Kebutuhan mendesak pengungsi seperti toilet, obat-obatan kulit, pampers, dan pakaian dalam diminta segera dipenuhi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menjelaskan anggaran Belanja Tidak Terduga akan difokuskan untuk bantuan logistik selama 14 hari masa tanggap darurat. Pemerintah daerah juga membuka opsi pergeseran anggaran melalui APBD karena keterbatasan stok logistik reguler.
Menutup rapat, DPRD dan pemerintah daerah sepakat melakukan penanganan bencana secara cepat sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta penanganan wilayah terdampak banjir. (gus)
