WIRADESA – DPRD Kabupaten Pekalongan memastikan progres pembangunan RSUD Kraton Baru di Wiradesa terus mendapat pengawasan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir bersama Komisi C turun langsung mengecek kondisi bangunan sekaligus melihat tahapan penyempurnaan proyek, Rabu (30/9/2026).

Peninjauan tersebut tidak hanya melihat perkembangan fisik bangunan. DPRD juga mencermati pekerjaan Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP), pekerjaan arsitektur, kondisi sejumlah bagian bangunan hingga kesiapan RSUD Kraton menuju proses relokasi dari rumah sakit lama di Kota Pekalongan.

Bagi DPRD, tahap penyempurnaan menjadi bagian penting karena bangunan yang secara struktur telah berdiri masih membutuhkan berbagai sistem pendukung agar nantinya benar-benar siap digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Abdul Munir mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan, struktur fisik bangunan sudah tersedia dan saat ini pekerjaan berfokus pada MEP serta arsitektur.

“Ya kita kan ini keliling pelaksanaan, saya katakan penyempurnaan gedung. Yaitu MEP dan arsitek. Jadi ini bangunan sudah ada fisiknya, strukturnya sudah jadi, tinggal membangun MEP-nya,” kata Abdul Munir.

MEP mencakup sistem mekanikal, kelistrikan dan perpipaan yang menjadi bagian penting dalam operasional gedung rumah sakit. Pekerjaannya meliputi instalasi listrik, sistem udara, sanitasi, air serta berbagai instalasi pendukung lainnya.

Menurut Abdul Munir, tahapan tersebut harus dikerjakan secara cepat tetapi tetap memperhatikan keamanan dan ketelitian.

“Ini masih tahap proses. Tadi saya disampaikan, sudah dijelaskan, mudah-mudahan tahapan-tahapan ini bisa dilalui, dikerjakan dengan secepatnya, dengan aman, presisi, agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran pada baik itu gas, maupun air, maupun sentuhan kabel listrik,” ujarnya.

DPRD Minta Pekerjaan yang Bisa Dipercepat Segera Dikerjakan

Selain mengecek pekerjaan MEP, DPRD Kabupaten Pekalongan juga mendorong bagian pekerjaan yang tidak bergantung pada instalasi tersebut agar segera diselesaikan.

Salah satunya pekerjaan arsitektur luar seperti pagar dan lingkungan rumah sakit.

Abdul Munir menilai percepatan pekerjaan tersebut penting agar masyarakat dapat melihat perkembangan nyata pembangunan RSUD Kraton Baru.

“Kami menyarankan, agar arsitektur yang tidak berhubungan, tidak bergantung dengan MEP, yang tidak terkonek, untuk dilaksanakan, untuk segera dibangun. Misalnya pagar bumi, lingkungan,” katanya.

Menurutnya, tampilan fisik yang terus berkembang juga akan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pembangunan rumah sakit tetap berjalan.

“Ini agar tampak masyarakat bahwa rumah sakit berjalan. Ini kan orang yang ndak ngerti, ngertinya mandek. Karena itu tadi disampaikan agar arsitektur segera dikerjakan,” lanjut Abdul Munir.

Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pengawasan pembangunan, sehingga pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan tidak harus menunggu seluruh tahapan MEP selesai.

DPRD Soroti Retakan, Minta Ada Perbaikan

Dalam pengecekan lapangan, DPRD juga mendapatkan penjelasan terkait sejumlah retakan pada bagian bangunan.

Abdul Munir mengatakan, sebagian retakan diketahui merupakan bagian dari pekerjaan sebelumnya. Karena itu, apabila masih masuk dalam masa pemeliharaan, pihak yang bertanggung jawab diminta melakukan perbaikan.

“Keretakan itu ternyata pekerjaan yang lalu. Sehingga, kalau itu masih dalam waktu pemeliharaan, tentu nanti kami sampaikan kepada Pak Teguh, pihak owner pemiliknya, untuk diperbaiki,” kata Abdul Munir.

Sementara retakan yang muncul akibat pekerjaan lanjutan, seperti pembobokan struktur untuk pemasangan MEP maupun pekerjaan arsitektur, menurutnya juga harus ditangani oleh pihak pelaksana.

“Karena MEP ini melanjutkan struktur yang sudah ada, tentu ada pembobokan, kemudian retak, yang diakibat karena kerja MEP dan arsitektur, tentu menjadi tanggung jawab pelaksana untuk memperbaiki,” ujarnya.

DPRD akan melihat kembali hasil penyelesaian pekerjaan tersebut, termasuk kondisi bangunan pada akhir Desember.

“Nanti kita lihat akhir Desember seperti apa finishnya,” kata Abdul Munir.

Pengawasan Berlanjut hingga Tahap Akhir

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Munir juga mengapresiasi koordinasi manajemen RSUD Kraton dengan pihak ketiga atau kontraktor dalam pengerjaan dan pengawasan proyek.

“Saya mengapresiasi kepada Bu Direktur yang melalui Pak Teguh, kerja sama baik dengan pihak ketiga, kontraktor. Ini kerja sama yang bagus, pengawasan, dan katanya dilaksanakan pengawasan hampir 24 jam bahasanya Bu Dir,” ujarnya.

Bagi DPRD, pengawasan tidak berhenti pada pengecekan kondisi bangunan saat ini. Proses tersebut perlu terus dikawal hingga pekerjaan benar-benar selesai dan bangunan siap digunakan.

DPRD Ikut Mengawal Persiapan Relokasi

Pengawasan DPRD juga berkaitan dengan rencana pemindahan RSUD Kraton dari lokasi lama menuju gedung baru di Wiradesa.

Direktur RSUD Kraton Henny Rosita menjelaskan, relokasi direncanakan dilakukan secara bertahap mulai Maret 2027.

Tahap awal akan dilakukan untuk bagian yang tidak berkaitan langsung dengan pasien, seperti ruang manajemen dan kearsipan.

“Rencana untuk relokasi insyaallah akan kami laksanakan maksimal di bulan April. Jadi di awal Maret itu kami sudah melaksanakan relokasi tetapi untuk bagian-bagian yang tidak terkait dengan pasien secara langsung,” kata Henny.

Sementara layanan yang berkaitan langsung dengan pasien, termasuk rawat inap dan layanan penunjang, direncanakan mulai dipindahkan pada akhir Maret atau awal April 2027.

“Tapi untuk yang berkaitan dengan pelayanan pasien, misalnya rawat inap, penunjang dan lain sebagainya, itu baru akan kami laksanakan mulai di akhir Maret atau di awal April 2027,” ujarnya.

Henny menargetkan seluruh proses relokasi dapat selesai pada pertengahan April 2027 sehingga pelayanan masyarakat di RSUD Kraton Baru dapat dimulai pada awal Mei 2027.

“Harapannya di pertengahan April 2027 kami sudah selesai melaksanakan relokasi, sehingga di awal Mei kami sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, pengawasan DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap RSUD Kraton Baru mencakup rangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari progres pembangunan, penyempurnaan MEP dan arsitektur, penanganan bagian bangunan yang membutuhkan perbaikan hingga kesiapan menuju relokasi pelayanan.

Bagi DPRD, memastikan proyek berjalan bukan hanya soal bangunan berdiri, tetapi bagaimana seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik sehingga RSUD Kraton Baru benar-benar siap digunakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan. (gus)