KAJEN – Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menegaskan kembali perannya dalam mengawal pembangunan daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (25/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, mengatakan peringatan hari jadi bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi pengingat agar seluruh elemen daerah menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
“Ya, hari jadi seperti yang tadi disampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu,” ujar Abdul Munir.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat harus terus bergerak dalam satu arah untuk menjalankan program yang telah ditetapkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur,” lanjutnya.
Memasuki usia 404 tahun, Kabupaten Pekalongan mengusung semangat “Bangkit”. Bagi Abdul Munir, kata bangkit memiliki makna penting, yakni membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
Ia menilai pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri.
“Dengan bersatu dan kesatuan, kita akan mampu membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan dan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud,” tegasnya.
Semangat tersebut sekaligus menjadi pesan DPRD bahwa pembangunan Kabupaten Pekalongan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. DPRD menjalankan fungsi kelembagaan dengan mengawal kebijakan, menyerap aspirasi dan mendorong program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Momentum Hari Jadi ke-404 juga dimanfaatkan DPRD Kabupaten Pekalongan untuk melakukan evaluasi internal, khususnya terkait kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri agenda kelembagaan.
Abdul Munir secara terbuka mengakui masih terdapat kursi kosong dalam rapat paripurna istimewa tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna merupakan kewajiban, terutama dalam agenda penting dan rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.
“Iya, kami berharap bahwa anggota dewan itu aktif. Apalagi pada momen-momen penting, paripurna, rapat-rapat, semuanya penting. Karena itu, tingkat kehadirannya kami dorong terus untuk bisa 100%,” katanya.
DPRD pun tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan. Pimpinan DPRD akan berkoordinasi dengan fraksi masing-masing untuk melakukan peneguran terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima.
“Tadi saya melihat, jujur saja, masih ada kursi kosong. Ada beberapa anggota dewan yang tidak hadir. Karena itu, kami nanti akan melakukan upaya peneguran melalui fraksi, agar ke depan tidak boleh lagi paripurna istimewa atau paripurna yang mengambil keputusan ada anggota yang tidak hadir, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima,” jelas Abdul Munir.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan sanksi melalui Badan Kehormatan DPRD, Abdul Munir memastikan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut.
“Nanti akan kami undang fraksi masing-masing, kemudian nanti kami akan koordinasikan dengan BK,” ujarnya.
Menurut Abdul Munir, tidak ada perubahan ketentuan yang membuat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna menjadi tidak wajib.
“Enggak. Yang namanya kehadiran di dalam paripurna itu, kita wajib hadir,” tegasnya.
Ia mengakui DPRD masih mencari formula terbaik agar tingkat kehadiran anggota bisa mencapai target maksimal.
“Ya, hanya memang ini… saya belum punya cara bagaimana agar kehadiran bisa benar-benar 100%,” imbuhnya.
Abdul Munir juga menyampaikan keprihatinannya atas ketidakhadiran sejumlah anggota dalam rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404.
Menurutnya, agenda tersebut bukan kegiatan yang muncul secara mendadak. Rapat telah direncanakan dan disusun bersama, bahkan dihadiri para tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.
“Iya, kami menyayangkan mereka tidak hadir. Mestinya, wong acara ini direncanakan bersama, disusun bersama, ya tentu dengan kesadaran bersama harus hadir. Apalagi ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Namun, Abdul Munir menegaskan evaluasi tersebut tidak berarti DPRD menganggap seluruh anggotanya tidak disiplin.
“Masih perlu ditingkatkan. Bukan ‘belum’, tapi masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD Kabupaten Pekalongan untuk terus melakukan pembenahan dari internal lembaga.
Hari Jadi ke-404 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat.
Semangat “Bangkit” tidak hanya diterjemahkan sebagai slogan, tetapi menjadi dorongan agar seluruh elemen Kabupaten Pekalongan mampu bekerja dalam satu irama.
Bagi DPRD Kabupaten Pekalongan, pembangunan daerah membutuhkan persatuan, tanggung jawab dan komitmen bersama.
Dengan penguatan disiplin internal, peningkatan kehadiran anggota, serta konsistensi dalam menjalankan fungsi kelembagaan, DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam proses pembangunan dan mengawal kepentingan masyarakat.
Kabupaten Pekalongan bangkit. DPRD hadir, bekerja dan mengawal pembangunan untuk masyarakat. (Gus)
