Advertise

KABAR RASIKA

Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pekalongan Persiapkan Lebih Dari 3000 TPS

Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pekalongan Persiapkan Lebih Dari 3000 TPS

Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pekalongan Persiapkan Lebih Dari 3000 TPS

KAJEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan selama enam hari menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan. Rakor Pemetaan TPS dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Pekalongan.

Rapat Koordinasi menghadirkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota PPK yang membidangi Data Pemilih se-Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat KPU RI nomor 13 tahun 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024.

Hasil rekapitulasi data di Kabupaten Pekalongan antara lain, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebanyak 718.851, Data Padan sebanyak 711.541, DP4 sejumlah 735.967 dan Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 174, sehingga Hasil Sinkronisasinya adalah sebanyak 735.793. Kemudian data tersebut yang akan dipetakan ke dalam TPS di Kabupaten Pekalongan.

Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Laeatul Izah menyampaikan bahwa hari ini, Selasa (17/01/2023) merupakan kegiatan finalisasi pemetaan TPS untuk kebutuhan Pemilu 2024. Dari data awal KPU Kabupaten Pekalongan menyiapkan sekira 3113 TPS dan hasil dari rakor pemetaan TPS di hari terakhir tercatat sementara jumlah sebanyak 3018 TPS. Jumlah TPS di Kabupaten Pekalongan akan meningkat 125 TPS dari Pemilu 2019 yang berjumlah 2893 TPS.

Finalisasi hasil jumlah sementara TPS ini berdasarkan rilis DP4 dari Kemendagri melalui KPU RI yang selanjutnya di sinkronisasi dengan PDPB dimasing-masing Kota/Kabupaten yang sebelumnya telah diperbaharui setiap bulannya.

“Jadi dari situ (DP4 dan PDPB) disinkronkan dan hasilnya KPU Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan jumlah pemilih”, jelas Izah.

Dari jumlah pemilih sementara, tambah Izah, yang dijadikan rujukan proses pemetakan TPS sesuai dengan jumlah desa atau kelurahan dan RT RW. Selain itu jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dan KPPS secara otomatis akan bertambah.

Hasil Rakor Pemetaan TPS ini selanjutnya akan di unggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) termasuk jumlah pemilih di tiap TPS. Dan selanjutnya KPU akan membentuk petugas Pantarlih untuk melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian).

“Kami menghimbau kepada masyarakat, nanti akan ada petugas pantarlih (pemutakhiran data pemilih) yang akan datang dari rumah ke rumah mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 15 Maret 2023. Namun dari sekarang masyarakat juga bisa mengecek apakah anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak melalui dptonline.kpu.go.id”, pungkas Izah. (GUS)

Tag :

BACA JUGA :

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

TERKINI

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
KAJEN – Skandal dugaan kredit bermasalah di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) kian menggelinding. Kasus yang sempat terkesan jalan di tempat itu kini resmi masuk radar Kejaksaan Tinggi...
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten...
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis...
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras
KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses...
CALO
ASN Diduga Jadi Broker Outsourcing, Puluhan Juta Menguap — Janji Tinggal Janji
KAJEN — Dugaan praktik percaloan tenaga kerja (outsourcing) kembali mencuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial T diduga menjadi “broker” outsourcing...
Muat Lebih

POPULER

RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras