KAJEN – Kabupaten Pekalongan resmi menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi nasional melalui peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tidak sekadar menjadi program seremonial, kehadiran KDKMP ini ditargetkan mampu mendobrak dominasi pasar ritel modern dan toko berjejaring yang selama ini menggerus ekonomi arus bawah.
Peluncuran ini terintegrasi secara nasional di 1.061 titik yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dari Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Pekalongan sendiri, peluncuran dipusatkan di KDKMP Desa Tanjungkulon, Kecamatan Kajen.
Komandan Kodim (Dandim) 0710/Pekalongan, Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur di wilayahnya sudah berjalan sangat masif.
“Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri, yang sudah siap per hari ini ada 65 titik yang sudah 100%,” tegas Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang saat diwawancarai pasca-peluncuran pada Sabtu (16/05/2026).
Garry merinci, dukungan logistik penunjang seperti AC gerai telah siap di 57 titik, sementara armada kendaraan roda tiga telah terdistribusi di 12 titik. Kendati infrastruktur fisik telah rampung di puluhan titik, operasional penuh masih dilakukan secara bertahap seiring dengan proses distribusi barang dari pusat.
“Untuk operasional penuh sendiri belum, ya, karena masih proses pentahapan pendistribusian barang-barang. Harapannya sejalan dengan kebijakan pusat bahwasanya ekonomi berputar dari bawah, sehingga betul-betul nanti masyarakat desa yang menikmati ekonomi di desa itu sendiri,” tambah Dandim.
Melawan Toko Berjejaring, Koperasi Jadi Agen Besar UMKM
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, menegaskan bahwa ide dasar KDKMP adalah mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia melalui filosofi gotong royong. Ia secara blak-blakan menyebut koperasi ini harus siap bertanding di pasar bebas melawan gurita ritel modern.
“Justru sebenarnya koperasi ini nanti akan bertanding dengan pasar berjejaring, toko berjejaring yang lain,” ujar Abdul Munir.
Menjawab kekhawatiran pelaku UMKM lokal yang takut bersaing dengan jaringan koperasi milik negara ini, Munir menjelaskan bahwa KDKMP justru akan diposisikan sebagai induk logistik (core supplier) bagi pedagang kecil, bukan sebagai kompetitor yang mematikan.
“Bagaimana soko guru ekonomi ini menjadi kekuatan inti pada pengecer-pengecer kecil di sekitarnya. Sehingga nanti ada mekanisme pasar bagaimana agar koperasi itu bertindak sebagai agen, sebagai penyalur, pedagang besar yang ketika melayani eceran, harganya sama dengan mereka-mereka,” jelasnya.
Untuk menjamin keberlanjutan dan profesionalitas, manajemen KDKMP akan dipegang oleh pemerintah pusat selama dua tahun pertama sebelum dilepas sepenuhnya ke pemerintahan desa.
“Saya optimis kalau dikelola dengan baik. Ada kejujuran, ada transparansi. Karena ini semua adalah uang negara,” kata Munir memberi catatan kritis.
Kebijakan Politik Cepat untuk Proteksi UKM
Dukungan penuh juga ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menyatakan bahwa keterlibatan Pemkab telah dimulai sejak awal kick-off pembangunan fisik, termasuk peletakan batu pertama yang kala itu berlokasi di Kecamatan Kesesi.
Menurut Sukirman, percepatan KDKMP ini merupakan bukti nyata bagaimana kebijakan politik bisa dieksekusi secara taktis untuk kepentingan masyarakat desa.
“Kebijakan politik itu memang sampai hari ini kita membuktikan adalah kebijakan yang paling cepat di dalam proses mengubah, merencanakan pembangunan, dan seterusnya,” kata Sukirman.
Ia memastikan, keberadaan KDKMP tidak akan mengeliminasi produk lokal, melainkan menjadi wadah penampung produk-produk unggulan dari daerah.
“Menyinggung tadi peran UKM/UMKM terhadap eksistensi Koperasi Merah Putih ini, tentu saja ini adalah sinergisitas. Jadi, justru UKM/UMKM ini nanti akan juga saling mendorong, saling bersinergi dengan KDKMP ini. Barang-barang UKM/UMKM yang kemudian berpotensi untuk dipasarkan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga akan diakomodasi,” pungkas Sukirman.
Dengan kesiapan 65 titik awal ini, KDKMP Kabupaten Pekalongan ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh dan mandiri pada Agustus mendatang untuk menggerakkan roda ekonomi riil langsung dari desa. (Gus)
