Pekalongan – Upaya menekan angka kematian ibu kembali mendapat perhatian serius di Kota Pekalongan. Melalui dukungan BPJS Kesehatan, kegiatan mentoring klinis untuk dokter dan tenaga kesehatan digelar di aula UPT Puskesmas Jenggot, Kamis (18/9). Agenda ini menjadi bagian penting dari program Speling yang dipadukan dengan Jaminan Kesehatan Gratis (JKG).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar tenaga kesehatan di lini depan lebih sigap menghadapi risiko kematian ibu, khususnya saat persalinan.
“Hari ini, atas support dari BPJS Kesehatan, kita melaksanakan Speling yang dikombinasikan dengan JKG, sekaligus kegiatan mentoring klinis. Tujuannya agar para dokter dan perawat lebih siap mencegah kematian ibu,” jelas Yunita.
Data Dinas Kesehatan mencatat, hingga Agustus 2025, Kota Pekalongan telah mengalami enam kasus kematian ibu, sementara Kabupaten Pekalongan mencapai sembilan kasus. Pendarahan menjadi penyebab paling banyak, yang kerap diperparah keterlambatan pelaporan dari keluarga pasien.
“Yang sering terjadi adalah telat lapor. Kadang Hb pasien sudah sangat rendah baru dilaporkan, sehingga terlambat ditangani. Padahal pendarahan sebenarnya bisa dicegah jika diantisipasi sejak awal,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, Yunita menyebutkan Kabupaten Brebes yang tahun lalu mencatat 42 kasus kematian ibu pada Juli, dan meski menurun, tahun ini tetap ada 21 kasus pada bulan yang sama.
Meski tantangan besar masih ada, ia optimistis angka kematian ibu bisa ditekan melalui konsistensi pencegahan. Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini di Puskesmas agar lebih banyak nyawa ibu bisa diselamatkan. Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, menyampaikan komitmen pihaknya dalam memperkuat deteksi dini melalui kerja sama dengan rumah sakit.
“Kami bergilir mendatangkan dokter spesialis ke Puskesmas. Dengan begitu, pasien berisiko bisa diperiksa lebih awal. Kalau memang perlu rujukan, barulah dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.
Menurut Slamet, skema ini efektif karena mempermudah ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Deteksi dini menjadi kunci agar kasus risiko tinggi bisa tertangani lebih cepat. Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan menunjukkan dukungan penuh. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, mengungkapkan bahwa porsi klaim persalinan cukup besar dari total pembiayaan kesehatan di wilayah ini.
“Total biaya pelayanan kesehatan di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp100 miliar digunakan khusus untuk kasus persalinan. Jadi, angkanya memang signifikan,” terang Sri Mugirahayu, yang akrab disapa Cici.
Ia menambahkan, akses masyarakat ke rumah sakit meningkat 2–3 persen setiap tahun. Namun, rasio klaim terhadap pendapatan iuran juga terus menanjak: 107 persen pada 2023, 117 persen pada 2024, dan hingga 2025 sudah mencapai 170 persen.
“Pembiayaan sudah cukup baik, akses layanan juga semakin mudah. Namun, jangan sampai indikator kematian ibu justru memburuk. Program mentoring spesialis ini menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap ibu mendapatkan hak atas persalinan yang aman, nyaman, dan bermutu, sehingga angka kematian ibu dapat ditekan seminimal mungkin,” tandasnya.
