Laporan Tim Redaksi Rasika Radionetwork
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan akhirnya melakukan rotasi terhadap 9 pejabat eselon II pada Rabu, 26 November 2025. Acara pelantikan berlangsung cepat dan rapi di Aula Setda, namun jadwalnya justru memunculkan pertanyaan serius: mengapa keputusan sebesar ini baru dijalankan hampir tiga bulan setelah Bupati Fadia Arafiq memiliki hak penuh untuk melantik pejabat?
Sesuai ketentuan 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah (20 Februari 2025), Bupati Fadia sebenarnya sudah bisa melakukan mutasi sejak akhir Agustus. Tetapi tidak ada pergerakan hingga akhirnya rotasi dilakukan di penghujung November—“waktu yang terlalu senyap untuk sebuah keputusan strategis,” ujar seorang ASN senior yang enggan disebut namanya.
Sumber internal lain menyebutkan, beberapa posisi eselon II selama ini dianggap “rawan tarik-menarik kepentingan”, terutama terkait anggaran, perizinan, dan stabilitas politik jelang tahun anggaran baru. Rotasi ini pun disebut sebagai bagian dari “penataan ulang peta kekuatan birokrasi” agar program 2026 dapat dikendalikan secara lebih solid.
Jejak Keputusan yang Resmi tapi Penuh Tanda Tanya
Rotasi ini dituangkan dalam Surat Keoutusan Bupati Nomor: 800.1.3.3/513/2025 Tanggal: 26 November 2025 tentang : Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam keputusan itu tertulis empat diktum formal — pemberhentian dari jabatan lama, pengangkatan jabatan baru, pemberian tunjangan, hingga perbaikan bila ditemukan kekeliruan.
Secara administratif semuanya tampak standar. Namun sumber di BKPSDM menyebut, pembahasan komposisi pejabat sebenarnya sudah tuntas sejak awal September.
“Data sudah siap. Hanya keputusan politiknya yang menunggu,” ungkapnya singkat.
Beberapa pihak menilai, rentang waktu yang panjang itu tak mungkin sekadar “teknis”. Ada dugaan proses lobi, penyelarasan dukungan, hingga pemetaan loyalitas OPD sebelum Bupati menandatangani keputusan rotasi.
Daftar Lengkap 9 Pejabat yang Terkena Perombakan
- Agus Pranoto, S.H., M.H.
Dari Staf Ahli Bupati → Kepala Pelaksana BPBD - Dr. Siti Masruroh, M.Si.
Dari Asisten Perekonomian → Asisten Pemerintahan & Kesra - Anis Rosyidi, S.Sos., M.Si.
Dari Asisten Administrasi Umum → Asisten Perekonomian - Ari Lailani, S.T.P.
Dari Kepala DKPP → Asisten Administrasi Umum - Edi Heryjanto, S.Sos., M.A.P.
Dari Kepala DPMPTSP → Kepala BPKD - Wahyu Kuncoro, S.T., M.T.
Dari Kepala Disporapar → Kasatpol PP & Damkar - Suprayitno, S.Sos., M.A.
Dari Kepala BKPSDM → Kepala Dinas Sosial - Haryanto Nugroho, S.STP., M.A.P.
Dari Kepala Kesbangpol → Sekretaris DPRD - Yudi Himawan, S.T., M.Sc., M.T.
Dari Sekwan → Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pergeseran yang saling silang ini memperlihatkan pola menarik: tidak ada orang luar yang masuk, semua berasal dari pejabat inti di lingkaran dalam Pemkab. Rotasi model ini lazim dipakai kepala daerah ketika ingin memperkuat kendali terhadap OPD tanpa memicu resistensi besar di kalangan birokrasi.
Pesan Fadia: “Ini Hanya Rotasi” – Benarkah Sesederhana Itu?
Di hadapan media, Bupati Fadia Arafiq terlihat menahan diri. Ia memberi penjelasan singkat:
“Ini kan hanya rotasi, saya pikir mereka sudah bisa tahu, dan sudah terbiasa dengan tupoksi di dalam bekerja sebagai pimpinan di dinasnya masing-masing. Pesan saya, tadi, lakukan semua sesuai aturan, jangan sampai ada terpecah belah, bisa membangun Kabupaten Pekalongan lebih baik, lebih hebat lagi, dan kerja mereka lebih maksimal lagi.”
Jawaban itu menenangkan publik, namun tidak menjawab pertanyaan utama: mengapa rotasi ini baru dilakukan di akhir November, bukan sejak Agustus?
Pengamat kebijakan daerah melihat setidaknya tiga kemungkinan:
- Penyusunan Anggaran 2026 – Pejabat baru yang menempati posisi strategis kini langsung memegang kendali penyusunan program tahun 2026. Momentum yang sangat krusial.
- Penataan Loyalitas Internal – Mutasi sering digunakan kepala daerah untuk memastikan hanya pejabat dengan rekam kinerja dan loyalitas kuat yang memegang jabatan sentral.
- Konsolidasi Politik Birokrasi – Akhir tahun adalah masa paling aman untuk pergeseran karena minim gesekan dan tidak mengganggu realisasi anggaran berjalan.
Sumber lain menyebutkan, ada beberapa OPD yang selama ini “jalan sendiri”, dan rotasi ini dianggap sebagai cara Bupati mengembalikan arah organisasi agar selaras dengan visi pemerintahan saat ini.
Pelantikan 9 pejabat eselon II ini bukan sekadar ritual administratif. Waktu pelaksanaannya, susunan pejabat yang ditukar, serta momentum akhir tahun memberi sinyal kuat bahwa rotasi ini adalah langkah strategi diam-diam untuk merapikan kembali mesin birokrasi menjelang tahun anggaran baru.
Apakah rotasi ini akan membuat kinerja OPD lebih solid? Atau justru memunculkan dinamika baru di lingkaran internal Pemkab? Waktu yang akan menjawabnya. (Red)
