Tegal – Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan kembali dipertegas dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Premiere Hotel Tegal, Rabu (18/6/2025). Fokus utama tahun ini diarahkan pada program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) serta penguatan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir dan KEJAR (Satu Rekening, Satu Pelajar).
Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal ini dihadiri para kepala daerah dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Pemalang. Hadir mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto.
Kepala OJK Tegal, Novianto Utomo dalam sambutannya menjelaskan, TPAKD merupakan forum strategis antar lembaga yang bertujuan mempercepat akses keuangan di daerah. Program-program TPAKD terbukti mampu mendongkrak indeks inklusi dan literasi keuangan secara signifikan dalam lima tahun terakhir.
“Indeks inklusi keuangan meningkat sebesar 5,49 persen menjadi 80,51 persen pada 2025, sementara indeks literasi keuangan naik 1,03 persen menjadi 66,46 persen,” jelas Novianto.
Ia memaparkan, sejak 2021 TPAKD telah menjalankan roadmap tematik tahunan:
-
2021: Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan
-
2022: Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital
-
2023: Keuangan Syariah
-
2024: Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
-
2025: Produk dan Layanan Pasar Modal
“Semua tema ini merupakan bagian dari rangkaian yang berkesinambungan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto menyatakan apresiasinya terhadap sinergi antara OJK dan pemerintah daerah. Ia menyebut kolaborasi ini penting dalam mendongkrak tingkat literasi keuangan masyarakat di wilayahnya.
“Program GENCARKAN sangat strategis dalam membangun budaya sadar keuangan. Kami sangat mendukung langkah-langkah TPAKD demi menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial,” ujar Edy.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan penetapan program kerja TPAKD Tahun 2025 oleh seluruh kepala daerah serta penyerahan buku Policy Brief – Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) sebagai dokumen panduan dan evaluasi kebijakan daerah dalam mendorong inklusi keuangan. (GUS)
