Kajen – DPD PKS Kabupaten Pekalongan menyatakan sikap tegas penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mereka pun menggelar aksi damai dengan gerakan flashmob untuk menunjukkan penolakan tersebut.
Ratusan kader PKS Kabupaten Pekalongan mengikuti aks flashmob yang digelar di bundaran tugu 0 KM Sibedug Kajen dengan membentangkan spanduk penolakan dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, Sabtu (10/09/2022)
Aksi ini sebagai bentuk sikap tegas dari PKS terhadap kenaikan harga BBM subsidi yang merupakan sikap DPP PKS maupun DPD PKS di semua daerah.
Ketua DPD PKS kabupaten Pekalongan, Riska Yulianto menyatakan aksi ini merupakan respon atas kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Ada empat alasan yang membuat kami harus turun, salah satunya kebijakan menaikkan harga BBM ini sangat menyengsarakan masyarakat”, tegasnya.
Alih-alih ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih cepat dari kasus pandemi covid-19, kata Riska, akan menjadikan rakyat semakin melarat dan juga ssmakin sekarat. Oleh karena itu PKS turun untuk menyuarakan hal itu.
Riska menambahkan, dengan menaikkan harga BBM justru akan memperburuk kondisi perekonomian salah satunya angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan akan semakin tinggi. Dengan adanya aksi flashmob ini pihaknya berharap pemerintah pusat dapat membatalkan kenaikan harga BBM.
Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari F-PKS, Eko Pamuji juga ikut dalam aksi yang di ikuti seluruh kader PKS se-Kabupaten Pekalongan ini. Eko mengatakan ini merupakan penyampaian aspirasi dari masyarakat bawah dengan adanya kenaikan harga BBM.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab dari fraksi PKS dari pusat sampai daerah, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan perekonomian masyarakat.
Untuk kedepannya, tambah Eko, pihaknya akan tetap menolak kenaikan harga BBM sesuai dengan instruksi dari pusat dan menunggu langkah-langkah berikutnya dari DPP.
Secara keseluruhan ada 4 point pernyataan sikap PKS Kabupaten Pekalongan atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah.
Yang pertama, kenaikan harga BBM subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat. Kedua, pemrtintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya APBN karena adanya subsidi BBM.
Dan yang ketiga adalah efek kenaikan harga BBM subsidi semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru pulih dari efek pandemi covid-19. Terlebih angka kemiskinan di Kota Santri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dan sikap yang ke empat, kompensasi bantusan sosial (bansos) dari pemerintah hanya menjadi solusi sementara dan tidak tepat sasaran (GUS)
