Advertise

KABAR RASIKA

Ganjar: Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jawa Tengah Capai 98,26 Persen

Ganjar: Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jawa Tengah Capai 98,26 Persen

Ganjar: Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jawa Tengah Capai 98,26 Persen

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26 persen. Sekitar 85,6 persen atau sekitar Rp2,4 T dari capaian tersebut menggunakan produk dari UMKM.

Ganjar menjelaskan perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jawa Tangah nilainya kurang lebih Rp4 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 23.967 paket barang dan jasa. Dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen senilai Rp2,8 triliun dengan rincian 19.671 paket.

“Dari jumlah yang sudah divalidasi itu, ada Rp2,7 triliun atau sekitar 98,26 persen telah menggunakan produk dalam negeri. Informasi ini menyenangkan buat kita karena komitmen kita tidak buruk. Apalagi Rp2,4 T atau 85,6 persennya menggunakan produk UMKM dan koperasi,” kata Ganjar usai menghadiri dan mendengar arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan produk dalam negeri dalam Rakor Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

Menurut Ganjar, komitmen tersebut cukup bagus. Ia juga akan terus memantau agar pelaksanaan komitmen sukses dan terus meningkat. Sebab kesuksesan program P3DN tersebut akan mendorong industri dalam negeri bergerak.

“Presiden mengingatkan dunia internasional atau eksternalnya berubah demikian drastis dan akan banyak negara akan mengalami situasi sangat rumit. Kalau kita tidak siap-siap, kita akan ikut rumit. Dengan kekuatan dalam negeri, kalau bahasa Bung Karno itu berdikari dalam bidang ekonomi, dengan aksi-aksi ini menurut saya ini menjadi terobosan yang dahsyat,” ungkap Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga setuju dengan afirmasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk menstimulus perekonomian dengan membeli produk dalam negeri. Afirmasi tersebut langkah yang bagus untuk memberikan kesempatan membela dan menyerap produk dalam negeri lebih banyak sehingga perekonomian meningkat. Juga memberikan tantangan terhadap industri dalam negeri agar membuat produk yang berkualitas.

“Tinggal nanti kita sampaikan itu kepada BPKP dan BPKagar komitmen ini betul-betul bisa dipegang. Saya setuju dengan Presiden, pasti ini akan mendorong kita semuanya bisa menyerap produk dalam negeri jauh lebih banyak. Ini nanti akan menjadi tantangan bagi produk dalam negeri untuk membuat dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih bagus. Kalau kita membeli, kira-kira konsumen tidak akan kecewa,” jelasnya.

Tag :

BACA JUGA :

IMG-20260411-WA0005
“KPU Mengajar” Masuk Sekolah, Cetak Pemilih Cerdas di Pekalongan
BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side

TERKINI

IMG-20260411-WA0005
“KPU Mengajar” Masuk Sekolah, Cetak Pemilih Cerdas di Pekalongan
PEKALONGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan resmi meluncurkan program “KPU Mengajar” sebagai langkah konkret memperkuat pendidikan pemilih di kalangan generasi muda. Program ini mulai...
BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
KAJEN – Skandal dugaan kredit bermasalah di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) kian menggelinding. Kasus yang sempat terkesan jalan di tempat itu kini resmi masuk radar Kejaksaan Tinggi...
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten...
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis...
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras
KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses...
Muat Lebih

POPULER

RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
IMG-20260411-WA0005
“KPU Mengajar” Masuk Sekolah, Cetak Pemilih Cerdas di Pekalongan
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side