KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meminta seluruh pihak untuk bekerja sama menuntaskan kemiskinan ekstrem.
“Bappeda Litbang Kabupaten selaku Koordinator Tim Penuntasan Pemiskinan (TKPK) Kabupaten Pekalongan, para camat, para lurah, serta para mitra yang bekerjasama dengan Pemkab)
Pekalongan saya minta agar bersinergi dan konsisten melakukan upaya dalam mendukung penuntasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 di Aula Lantai 1 Setda, Selasa (19/07).
Fadia mengatakan, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan perlu mendapatkan perhatian serta ditanggapi secara cepat dan serius agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mencapai target penuntasan kemiskinan sebesar 0 persen pada tahun 2024 sesuai dengan target Pemerintah Pusat.
“Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2021 sekitar 10,57% dan didalamnya terdapat 4,23 persen penduduk dengan kemiskinan ekstrem,” papar Fadia.
Dia juga mengungkapkan bahwa daerah dengan kemiskinan ekstrem memiliki beberapa kategori. Di antaranya, tidak ada listrik, kesulitan untuk makan setiap hari, rumah tidak layak, air minum tidak terpenuhi, sanitasi tidak layak, pendidikan tidak layak, kesehatan tidak layak, tempat tinggal terpencil, akses yang terbatas, serta ketidakmampuan secara finansial.
Dengan kriteria tersebut, kemiskinan ekstrem kemungkinan besar terjadi pada daerah pegunungan dan pesisir pantai. Oleh karena itu, bupati meminta para camat dan lurah untuk segera melakukan sejumlah upaya untuk menuntaskan kemiskinan yaitu dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. “Kemudian menyusun program kegiatan pada rencana kerja serta mengalokasikan anggaran dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, serta menyampaikan laporan hasil percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap tiga bulan sekali,” ucap Bupati Fadia.
Selain itu, dia juga mengharapkan kerjasama dari mitra pemkab seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BUMD, dan Bank-bank untuk dapat memotivasi masyarakat yang tergolong miskin ekstrem melalui program-program wirausaha.
“Jika kita memberi bantuan dalam bentuk uang tunai biasanya uangnya tidak bisa diputarkan lagi untuk berwirausaha, oleh karenanya bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha,” ujar Fadia.
Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan guna penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan selain melalui program maupun bantuan yang bersumber dari dana APBD dan APBN.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto, SE M.Si mengatakan, upaya penuntasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.
“Tantangan dan hambatan tersebut antara lain, masih rendahnya akurasi data kelompok miskin, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta program lintas antar OPD yang belum optimal,” terang Trisno.
Dikatakannya, upaya penghapusan kemiskinan dilakukan melalui upaya multi sinergi dan kolaborasi dengan berbagai strategi.
“Antara lain bagaimana kita bisa menurunkan beban pengeluaran masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, serta bagaimana kita meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” kata Trisno.
Rakor hari itu diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kesamaan persepsi dalam menyusun dan melaksanakan kolaborasi dan integrasi guna mencapai target kemiskinan ekstrem 0 pada tahun 2024.
Sumber : Prokompim Kab. Pekalongan
