Advertise

KABAR RASIKA

BPJS Kesehatan Pekalongan Pastikan Aksesibilitas Faskes untuk Penyandang Disabilitas

BPJS Kesehatan Pekalongan Pastikan Aksesibilitas Faskes untuk Penyandang Disabilitas

BPJS Kesehatan Pekalongan Pastikan Aksesibilitas Faskes untuk Penyandang Disabilitas

KESEHATAN: BPJS Kesehatan Pekalongan saat memberikan sosialisasi pada para penyandang disabilitas Batang. (Dok. Istimewa)

PEKALONGAN – Memperingati Hari Disabilitas Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan berkomitmen untuk memastikan faskes memberikan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan sosialisasi di Gempol Park, Kecamatan Limpung, BPJS Kesehatan mengajak lebih dari 100 penyandang disabilitas beserta pendampingnya untuk berdialog tentang pentingnya aksesibilitas dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan, Rabu (11/12)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan peserta JKN lainnya. Menurutnya, kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bukan hanya kewajiban moral tetapi juga menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk mewujudkan layanan yang inklusif.

“Layanan disabilitas untuk peserta JKN sama dengan peserta lainnya. Kami tidak membedakan antara penyandang disabilitas dengan mereka yang tidak. Hak dan kewajiban mereka harus setara,” ujar Cici sapaan akrabnya.

Sebagai langkah nyata, BPJS Kesehatan melakukan evaluasi rutin terhadap faskes mitra setiap akhir tahun. Evaluasi ini mencakup pemenuhan aksesibilitas seperti jalur khusus untuk penyandang disabilitas, kamar mandi dengan pegangan, serta fasilitas publik lain yang mendukung kebutuhan kelompok tersebut.

“Penilaian ini memastikan bahwa faskes yang bekerja sama memenuhi standar aksesibilitas. Faskes yang tidak memenuhi syarat akan diminta melakukan perbaikan atau tidak diperpanjang kerja samanya,” imbuhnya.

BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, faskes, dan komunitas disabilitas, untuk mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif. Selain memastikan aksesibilitas fisik di faskes, BPJS Kesehatan juga memberikan pelatihan kepada tenaga medis agar mampu melayani penyandang disabilitas dengan empati dan profesionalisme.

“Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang benar-benar inklusif,” jelasnya

Kegiatan ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk menjadikan aksesibilitas faskes sebagai prioritas utama. Ke depannya, BPJS Kesehatan berharap seluruh faskes mitra dapat terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan mereka agar ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kesetaraan layanan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kesadaran kolektif untuk memberikan pelayanan yang adil bagi semua, tanpa terkecuali. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung terciptanya ekosistem layanan kesehatan yang inklusif,” tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang, Willopo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang hak dan manfaat Program JKN harus terus disosialisasikan agar mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara maksimal.

“Dengan status Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai Kabupaten Batang, hampir seluruh penduduknya telah menjadi peserta JKN. Hal ini menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang setara dan layak,” kata Willopo.

Kegiatan ini disambut positif oleh komunitas disabilitas. Salah satu peserta, Khosiin (52), yang juga Ketua Sahabat Disabilitas Kabupaten Batang, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan BPJS Kesehatan.

“Pelayanan kesehatan untuk disabilitas sekarang sudah dipermudah. Jika ada kartu JKN yang tidak aktif, kami bisa langsung menghubungi Dinas Sosial, dan mereka akan membantu prosesnya,” ungkap Khosiin.

Ia juga mengapresiasi adanya fasilitas yang semakin memadai di beberapa faskes, yang membuat akses layanan kesehatan lebih mudah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kemajuan ini menunjukkan perhatian nyata dari BPJS Kesehatan terhadap kebutuhan kelompok disabilitas.

Khosiin juga berterima kasih kepada BPJS Kesehatan karena selama ini ia mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak dibeda-bedakan. Ia merasa bahwa hak dan kewajiban sebagai penyandang disabilitas diperlakukan setara dengan peserta lainnya, yang menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan terhadap kesetaraan layanan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Batang. Saya sudah merasakan langsung manfaatnya dan sangat bersyukur karena kami dilayani dengan sangat baik di rumah sakit,” pungkasnya. (ns)

Tag :

BACA JUGA :

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

TERKINI

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
KAJEN – Skandal dugaan kredit bermasalah di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) kian menggelinding. Kasus yang sempat terkesan jalan di tempat itu kini resmi masuk radar Kejaksaan Tinggi...
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten...
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis...
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras
KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses...
CALO
ASN Diduga Jadi Broker Outsourcing, Puluhan Juta Menguap — Janji Tinggal Janji
KAJEN — Dugaan praktik percaloan tenaga kerja (outsourcing) kembali mencuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial T diduga menjadi “broker” outsourcing...
Muat Lebih

POPULER

RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras