Advertise

KABAR RASIKA

Blak-blakan Ganjar pada Pelaku Usaha Pertambangan

Blak-blakan Ganjar pada Pelaku Usaha Pertambangan

Blak-blakan Ganjar pada Pelaku Usaha Pertambangan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral kepada pemegang izin usaha pertambangan mineral yang digelar di Hotel Gets, Kota Semarang, Selasa (12/7/2022).

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali blak-blakan kepada pelaku usaha pertambangan di Jawa Tengah. Khususnya terkait legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, dalam hal ini galian C.

“Kebutuhan material kita itu 131 juta. Jadi pembangunan cukup banyak. Sisi lain tentu harus ada good mining practices. Saya itu maunya best practices tapi yang terjadi kebanyakan adalah bad practices,” kata Ganjar saat membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral kepada pemegang izin usaha pertambangan mineral yang digelar di Hotel Gets, Kota Semarang, Selasa (12/7/2022).

Ganjar menjelaskan, bimbingan teknis tersebut penting dilakukan apalagi ada pendelegasian kewenangan dalam konteks perizinan pertambangan. Menurutnya, hal itu perlu disosialisasikan kepada para penambang.

“Penting buat saya untuk para penambang tahu regulasinya, mereka mau mengurus izinnya, apa-apa musti dilengkapi. Jangan takut untuk mengurus izin,” ujarnya.

Ganjar ingin lama konteks pembinaan juga menyinggung terkait tata ruang yang baik, cara penambangan yang baik, cara pengangkutan hasil tambang yang baik, dan regulasinya diikuti. Jika beberapa hal itu terjadi maka para penambang akan naik kelas.

Sebab dalam beberapa kasus yang menjadi laporan masyarakat antara lain ada kerusakan jalan akibat penambangan dan kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pelaku penambangan. Kemudian ada juga keterlibatan masyarakat yang kurang, kalau pun ada ternyata ilegal.

“Lingkungan akan terjaga, suplai untuk pembangunan bisa terjaga. Nah ini yang masuk kita kan banyak yang ilegal-ilegal dan biasanya backing-backingan. Banyak sekali,” ungkap Ganjar.

Bimbingan teknis tersebut juga menjadi momentum yang dapat digunakan untuk memperbaiki bersama apa yang selama ini belum berjalan baik. Kehadiran dari pemerintah pusat dan provinsi, serta para pelaku usaha penambangan sangat penting untuk bersama menuju best mining practices di Jawa Tengah.

“Bahkan tadi juga ada perwakilan dari Jatim dan Jogja juga hadir. Pelaku-pelakunya ikut maka ayolah tobat bareng karena banyak pelaku penambang yang sudah bagus. Mereka yang bagus bisa kita jadikan contoh sehingga pembangunan akan bisa memitigasi potensi-potensi kerusakan yang ada, izinnya bisa gampang, dan kita tunjukkan juga bahwa izinnya tidak pakai duit gitu lho. Nggak pakai duit ini, beneran, karena itu rawan. Izin pertambangan itu rawan suap dan sudah ada berapa yang ditangkap karena izin pertambangan. Itu yang paling penting,” tandas Ganjar.

Tag :

BACA JUGA :

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

TERKINI

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
KAJEN – Skandal dugaan kredit bermasalah di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) kian menggelinding. Kasus yang sempat terkesan jalan di tempat itu kini resmi masuk radar Kejaksaan Tinggi...
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten...
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis...
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras
KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses...
CALO
ASN Diduga Jadi Broker Outsourcing, Puluhan Juta Menguap — Janji Tinggal Janji
KAJEN — Dugaan praktik percaloan tenaga kerja (outsourcing) kembali mencuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial T diduga menjadi “broker” outsourcing...
Muat Lebih

POPULER

RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras