KAJEN – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, menilai bencana banjir yang kerap terjadi di wilayahnya lebih banyak dipicu faktor alam, khususnya cuaca dan curah hujan ekstrem. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama dalam pengelolaan wilayah dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Munir saat wawancara dengan reporter Rasika FM Pekalongan, Rabu (21/1/2026), di kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.
Menurut Munir, DPRD mengapresiasi kerja lintas sektor dalam penanganan bencana, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat. Ia menilai respons di lapangan berjalan cukup solid dalam menghadapi situasi darurat.
“Banjir ini lebih banyak karena faktor alam, hujan yang ekstrem. Tapi memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dari hulu sampai hilir, dan itu belum sepenuhnya kita tuntaskan,” kata Munir.
Munir menekankan pentingnya penanganan di wilayah hulu, khususnya di kawasan Petungkriyono. Menurutnya, salah satu prioritas DPRD adalah mendorong rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon keras di area yang mengalami pengundulan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penegakan tata ruang agar tidak terjadi pembangunan di kawasan resapan, sempadan sungai, maupun lahan hijau.
“Kita harus jaga peruntukan lahan. Saluran air, tanggul, pintu air, sampai mesin pompa harus dipastikan berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Terkait banjir yang kerap melanda Kecamatan Siwalan, Munir menyebut persoalan teknis masih menjadi kendala utama. Salah satunya adalah proyek pembangunan pompa banjir yang belum terealisasi akibat gagal lelang pada tahun sebelumnya.
“Pompa itu seharusnya sudah dibangun tahun kemarin, tapi gagal lelang. Sekarang kita anggarkan ulang di 2026. Harapannya, pompa di Sungai Siwalan bisa mengatasi banjir di Siwalan, Kali Silemper, dan Seragi Lama,” jelasnya.
Munir juga mengungkapkan adanya persoalan banjir yang berada di luar kewenangan langsung Pemkab Pekalongan, seperti jebolnya tanggul di Sungai Desa Rembun sepanjang sekitar 33 meter, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, DPRD bersama BPBD, Polri, dan masyarakat tetap melakukan penanganan darurat agar dampaknya tidak semakin meluas.
“Provinsi belum bergerak, tapi karena dampaknya ke masyarakat, kita turun dulu. Kita buat tanggul sementara dengan kemampuan yang ada,” katanya.
Evakuasi dan Logistik Dinilai Terkendali
Dalam situasi darurat, DPRD juga mendorong percepatan evakuasi warga terdampak banjir, terutama di wilayah yang rawan dan membahayakan keselamatan.
Munir menilai distribusi logistik relatif terkendali, dengan adanya dapur umum yang dikelola pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi masyarakat, hingga partai politik.
“Sampai hari ini tidak ada laporan kekurangan makanan. Dapur umum berjalan, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi,” ujarnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama DPRD. Munir meminta Dinas Pendidikan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun banyak sekolah terdampak banjir.
Ia mengingatkan risiko ketertinggalan kurikulum, terutama bagi siswa yang berada di akhir tahun ajaran.
“Saya minta Kadisdik turun langsung memantau. Kalau sekolah tidak bisa dipakai, anak-anak tetap harus belajar dari rumah. Jangan sampai mereka tertinggal materi untuk kenaikan kelas,” tegas Munir.
DPRD, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan penanganan banjir dan mendorong solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang setiap musim hujan. (Gus)
