Advertise

KABAR RASIKA

Pemkab Pekalongan Genjot Kepatuhan Usaha Lewat Sosialisasi Perizinan Berbasis Risiko

Pemkab Pekalongan Genjot Kepatuhan Usaha Lewat Sosialisasi Perizinan Berbasis Risiko

Pemkab Pekalongan Genjot Kepatuhan Usaha Lewat Sosialisasi Perizinan Berbasis Risiko

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (dok. Istimewa)

KAJEN – Untuk memastikan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan semakin patuh terhadap kewajiban pasca-perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada 11–12 Juni 2025. Kegiatan ini menyasar pelaku usaha lintas sektor dan bertujuan menguatkan tata kelola usaha yang legal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, dan menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah, Edy Herijanto, sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, Edy menegaskan bahwa meskipun proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah dipermudah, pelaku usaha tidak boleh lengah dalam memenuhi kewajiban administratif maupun teknis yang melekat pada izin usaha mereka.

“Banyak pelaku usaha yang menganggap NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah cukup sebagai legalitas utama. Padahal, ada persyaratan lain seperti izin lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang tetap wajib dipenuhi, tergantung pada tingkat risiko usahanya,” jelas Edy.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin dalam penyampaian LKPM yang masih sering diabaikan. Padahal, laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi capaian investasi daerah sekaligus menjadi basis data perencanaan pembangunan ekonomi lokal.

“Data dari LKPM sangat vital. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh melaporkannya. Ini bisa menghambat proses evaluasi dan perencanaan yang berbasis data,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dari Pemkab Pekalongan dalam membangun iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Selain menyampaikan regulasi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mencari solusi atas tantangan pengawasan perizinan.

“Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha tidak hanya taat aturan, tapi juga bisa berkontribusi secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Edy. (GUS)

Tag :

BACA JUGA :

BONGOL LAGI
Motor Dinas Jadi Jaminan, Dugaan Broker Outsourcing Libatkan Oknum ASN
RETRET
Ketua DPRD Pekalongan Ikut Kursus Kepemimpinan di Magelang, Fokus Perkuat Fungsi Pengawasan
wihaji 1
Menteri Wihaji Sidak Program MBG di Pemalang: Kualitas Disorot, Distribusi Bermasalah Langsung Disetop
WhatsApp Image 2026-04-22 at 16.58
Jalan Desa Sawangan Akhirnya Diaspal, TMMD Doro Didorong Jadi Solusi Akses dan Ekonomi

TERKINI

MUSTADJIRIN
Hardiknas 2026 di Pekalongan: Kekurangan 1.730 Guru, Krisis Tenaga Pendidik Makin Nyata
KAJEN – Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan menghadapi tekanan serius di tahun 2026. Kekurangan tenaga pendidik kian nyata, bahkan disebut berada di ambang “bangkrut” jika tidak segera ditangani...
BONGOL LAGI
Motor Dinas Jadi Jaminan, Dugaan Broker Outsourcing Libatkan Oknum ASN
KAJEN – Dugaan praktik percaloan tenaga kerja outsourcing mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial Tanto, warga Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi,...
PDIP 2
Instruksi DPP PDIP soal Suara Terbanyak Bikin Panas Internal: Riswadi Buka-bukaan, “Ini Urusan Ruwet”
PEKALONGAN – Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beredar di media sosial memantik polemik serius di internal partai hingga ke daerah. Dokumen yang diunggah...
RETRET
Ketua DPRD Pekalongan Ikut Kursus Kepemimpinan di Magelang, Fokus Perkuat Fungsi Pengawasan
KAJEN – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas...
wihaji 1
Menteri Wihaji Sidak Program MBG di Pemalang: Kualitas Disorot, Distribusi Bermasalah Langsung Disetop
PEMALANG, 23 April 2026 — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, turun langsung ke lapangan di Kabupaten Pemalang untuk mengecek pelaksanaan program prioritas pemerintah. Fokusnya...
Muat Lebih

POPULER

keselamatan-kerja
Ganjar Sebut Kebakaran Relokasi Pasar Johar MAJT Jadi Pengingat Keselamatan Kerja
RSUD KESESI utm
Pusaran Utang Rp. 1.8 Milyar di RSUD Kesesi
IMG-20260124-WA0009
Hujan Deras, Tiga Wilayah di Kedungwuni Terendam Banjir hingga 50 Sentimeter