KAJEN – Audiensi antara Koalisi Transparansi Pekalongan dan DPRD Kabupaten Pekalongan berlangsung dinamis, Senin siang (13/4/2026). Bertempat di ruang rapat komisi DPRD, forum ini diwarnai kritik tajam sekaligus dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Koordinator Koalisi Transparansi Pekalongan, Sony Yulianto, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama pasca penangkapan Bupati nonaktif oleh KPK.
“Forum ini bukan menyalahkan Bupati yang ditangkap oleh KPK. Ruang ini untuk mendiskusikan Pekalongan ke depan agar lebih baik,” tegas Sony.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sejak 2021 hingga sekarang terdapat sejumlah catatan kerentanan yang menunjukkan pengawasan dewan belum berjalan optimal.
“Kami melihat ada catatan kerentanan dari Dewan yang tidak optimal, sehingga dapat disimpulkan pengawasan belum maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Koalisi Transparansi Pekalongan meminta penjelasan terkait kondisi sosial politik daerah, termasuk potensi terganggunya stabilitas birokrasi, menurunnya komunikasi politik, hingga berkurangnya dukungan publik terhadap pemerintah daerah.
Tak hanya menyampaikan kritik, koalisi juga mendorong langkah konkret. Di antaranya konsolidasi kepemimpinan daerah, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta edukasi sosial politik agar kasus serupa tidak terulang.
Dalam forum tersebut, mantan anggota DPRD, Khilmi Firdaus, turut mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak bersikap pasif.
“Jangan menjadi pihak yang hanya mencari aman, nanti suatu saat pasti akan kena,” ujarnya mengingatkan.
Sorotan juga datang dari pemerhati infrastruktur pertanian, Tangguh. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pangan masih minim.
“Kami sayangkan, pemda belum punya rancangan yang jelas. Zona hijau pertanian di Pekalongan juga mulai berkurang,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan siap melakukan pembenahan.
“DPRD akan menindaklanjuti masukan ini, termasuk memperkuat kualitas SDM dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKPD,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendorong transparansi, khususnya dalam proyek-proyek pemerintah.
“Proyek harus diselesaikan secara terbuka dan menggunakan pedoman yang benar. Kami akan dorong pengadaan barang berjalan transparan,” tegasnya.
Terkait kondisi pemerintahan saat ini, Abdul Munir menyebut belum ada pergeseran anggaran maupun jabatan oleh Plt Bupati karena masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Menutup audiensi, DPRD memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui rapat lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pada intinya kami menerima semua masukan dan akan menindaklanjutinya. Kami juga mohon dukungan masyarakat agar DPRD bisa berjalan optimal sesuai tupoksi,” pungkasnya.
