Pekalongan – Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor di bidang kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan melalui Tim Anti Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (AK JKN) menggelar Pertemuan Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK JKN). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Khas Pekalongan pada Kamis (23/10) dan dihadiri oleh tim PK JKN dari empat wilayah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan, pendeteksian, dan penanganan potensi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat langkah bersama menjaga keberlangsungan program JKN di wilayah masing-masing.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang hadir. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar upaya pencegahan kecurangan berjalan efektif.
“Terima kasih kepada seluruh tim PK JKN yang telah hadir. Kita harus memiliki persepsi dan langkah yang sama agar potensi penyalahgunaan atau kecurangan dalam program JKN dapat diminimalisir. Melalui kegiatan ini, semoga kita bisa semakin solid dalam berkolaborasi menjaga keberlangsungan program JKN,” ujar Cici, sapaan akrabnya.
Cici menambahkan, pencegahan kecurangan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program JKN. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari mutu dan integritas pelaksanaannya. Ia berharap kegiatan ini memperkuat komunikasi antar tim lintas daerah agar setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan terkoordinasi.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kota Pekalongan sekaligus Ketua Tim PK JKN Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, menyampaikan bahwa potensi kecurangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik dari penyedia layanan kesehatan maupun dari pengguna layanan.
“Kita sebagai tim PK JKN harus memiliki program kerja yang aktif agar tidak pasif dalam pencegahan kecurangan. Dengan adanya program yang terencana, risiko bisa diminimalkan. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kota Pekalongan, melalui pengurusnya Bonis Edi Artoko, yang menilai bahwa kecurangan bisa terjadi tidak hanya pada layanan medis, tetapi juga dalam sistem manajemen.
“Kecurangan bisa muncul di berbagai aspek, bukan hanya pelayanan. Karena itu, PERSI siap berkolaborasi dalam tim PK JKN agar pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih menyeluruh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan, Bair Ginting, yang menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman terhadap regulasi dalam proses klaim layanan kesehatan.
“Klaim yang tidak sesuai bisa terjadi karena perbedaan pemahaman regulasi. Maka dari itu, diperlukan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun,” tegasnya.
Acara kemudian ditutup oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan Program JKN.
“Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen mendukung Program JKN tidak hanya lewat kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya seremonial, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan semangat bersama supaya Program JKN berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BPJS Kesehatan bersama seluruh mitra di wilayah Pekalongan Raya bertekad memperkuat komitmen untuk menjaga integritas dan keberlanjutan Program JKN sebagai wujud nyata pelayanan kesehatan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
(jw)
