KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menanggapi langsung aksi unjuk rasa Aliansi Cipayung Pekalongan Raya di depan Kantor DPRD, Senin (8/9/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan isu nasional seperti pengesahan RUU Perampasan Aset dan reformasi Polri, serta persoalan daerah mulai dari kasus BMT, pencemaran lingkungan, banjir rob, hingga praktik pungli di sektor UMKM.
Fadia berjanji meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan menegaskan sejumlah langkah konkret di daerah, termasuk penindakan industri pencemar lingkungan, relokasi warga terdampak rob, pembangunan rumah pompa, serta penyiapan TPA baru. Ia juga memastikan transparansi dana desa dan membuka ruang pengaduan masyarakat.
“Kalau ada penyimpangan atau pungli, laporkan. Tidak boleh ada penguli di Kabupaten Pekalongan,” tegas Fadia.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukirman menegaskan persoalan BMT merupakan ranah hukum, namun Pemkab siap memberi advokasi kepada warga yang dirugikan.
Aksi mahasiswa berlangsung tertib dan diakhiri penandatanganan tuntutan bersama antara Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan perwakilan mahasiswa. (GUS)
