Dalam semangat memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan PT Bhimasena Power Indonesia. Ketiganya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) pada Senin (23/6). Penandatanganan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Batang, khususnya warga kurang mampu di sekitar wilayah PLTU Batang, untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Program SRIKANDI merupakan inisiatif BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Program ini juga mendukung penuh pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Batang yang dijalankan sebagai proyek percontohan dengan skema pembiayaan iuran melalui mekanisme cost sharing antara Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan PT Bhimasena Power Indonesia, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, menyampaikan bahwa Program SRIKANDI adalah upaya konkret untuk memastikan masyarakat miskin dan tidak mampu tetap mendapatkan haknya atas perlindungan kesehatan. Program ini dirancang tidak hanya untuk menjangkau peserta baru, tetapi juga mengaktifkan kembali peserta yang telah nonaktif, agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena kendala kepesertaan.
“Melalui sinergi ini, kami menyatukan kekuatan antara sektor publik dan swasta dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Kami berharap langkah ini menjadi pemicu semangat kolaborasi serupa di wilayah lain, agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan akses jaminan kesehatan,” ujar Cici sapaan akrabnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menyambut positif kerja sama ini karena dinilai sangat relevan dengan upaya percepatan UHC di daerah. Ia berharap kehadiran PT Bhimasena Power Indonesia sebagai mitra strategis bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan target percepatan UHC yang sedang kami dorong di Kabupaten Batang. Semoga langkah yang dilakukan PT Bhimasena Power Indonesia bisa menjadi contoh nyata bagi perusahaan lain untuk ikut ambil bagian dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu,” tutur Didiet
Permohonan kontribusi melalui CSR ini telah disampaikan secara resmi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang kepada PT Bhimasena Power Indonesia pada April lalu. Melalui surat permohonan tersebut, Dinkes mengajukan bantuan pembayaran iuran bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dengan sasaran masyarakat tidak mampu yang belum tercakup.
Menanggapi hal ini, PT Bhimasena Power Indonesia menyatakan komitmennya dalam mendukung program JKN sebagai bagian dari peran serta perusahaan dalam pembangunan daerah. Manajer CSR & CR PT Bhimasena Power Indonesia, Ahmad Lukman menjelaskan bahwa perusahaan sangat terbuka untuk mendukung masyarakat sekitar, terutama yang berada di wilayah operasional seperti Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Kedungsegog.
“Sebagaimana telah disepakati bersama, Program UHC ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan. Harapannya, dengan adanya PKS ini, kami dapat membantu warga di sekitar wilayah operasional perusahaan yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Ahmad, kerja sama ini tidak hanya sekadar bentuk dukungan terhadap program pemerintah, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran, agar bantuan iuran yang diberikan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
“Domisili dan kondisi ekonomi peserta sudah ditentukan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Harapan kami, program ini tidak berhenti sebagai seremoni atau sekadar bentuk dukungan formal terhadap pemerintah, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan,” pungkasnya. (ns)
