Advertise

KABAR RASIKA

Warga Notogiwang Laporkan Dugaan Penyelewengan Bansos, DPRD Minta Inspektorat Segera Turun

Warga Notogiwang Laporkan Dugaan Penyelewengan Bansos, DPRD Minta Inspektorat Segera Turun

Warga Notogiwang Laporkan Dugaan Penyelewengan Bansos, DPRD Minta Inspektorat Segera Turun

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir menanggapi dugaan penyelewengan bantuan sosial di desa Notogiwang Paninggaran Kabupaten Pekalongan (dok. Rasika FM Pekalongan)

KAJEN – Puluhan warga dari Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, mendatangi Mapolres Pekalongan untuk melaporkan dugaan hilangnya dana bantuan sosial (bansos) milik mereka secara misterius. Mereka mengaku tidak pernah menerima bansos tersebut, padahal nama mereka tercatat secara resmi sebagai penerima sejak beberapa tahun lalu.

Salah seorang warga mengungkapkan bahwa dirinya tercatat sebagai penerima bantuan sejak tahun 2021, baik untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ia tidak lagi menikmati bantuan itu sejak tahun 2023. Anehnya, ia baru mengetahui bahwa namanya masih aktif sebagai penerima setelah didatangi oleh petugas pendamping PKH dari kecamatan.

“Saya pikir sudah tidak dapat bantuan lagi. Tapi ternyata saya masih terdata. Saya baru tahu setelah didatangi petugas pendamping dari kecamatan,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Peristiwa ini memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi penyaluran bansos di wilayah tersebut.

Menanggapi laporan warga, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir memberikan pernyataan tegas pada Kamis (12/06/2025). Ia meminta agar persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat sebelum masuk ke ranah hukum.

“Yang namanya penerima manfaat itu harusnya sejahtera. Kalau ada penyimpangan, ya harus kita usut tuntas. Kalau masih bisa dibina, ya dibina. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti urusannya ke aparat penegak hukum,” ujar Abdul Munir.

Ia menambahkan bahwa sesuai mekanisme, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Jika dari LHP tersebut ditemukan unsur pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, maka kasusnya bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH).

“Saya pikir Inspektorat segera turun menyelesaikan ini. Karena memang diberi tenggang waktu penyelesaian secara internal. Kalau tidak dijalankan, baru akan dilimpahkan ke APH,” pungkasnya.

Kasus ini kini dalam penanganan awal pihak kepolisian dan menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk legislatif daerah. Masyarakat berharap penyelidikan dilakukan secara transparan agar hak-hak warga yang membutuhkan benar-benar terlindungi. (GUS)

Tag :

BACA JUGA :

WhatsApp Image 2026-11-19 at 12.27
Sukirman Gaspol Tarik Investor! Klinik Investasi Dibuka, Layanan Jemput Bola Sasar UMKM hingga Pelosok Desa
WhatsApp Image 2026-11-18 at 10.48
TPS Pilkades Ambokembang Dikeluhkan Panas dan Berdebu, DPRD Pekalongan Soroti Keterbatasan Anggaran
WhatsApp Image 2026-11-18 at 09.42
DPRD Pekalongan Pantau Pilkades 2026, Munir: Partisipasi Pemilih Jadi Tolok Ukur
WhatsApp Image 2026-11-17 at 13.53
Disorot karena Gelap, Sekda Pekalongan Pastikan Perbaikan PJU Belakang Rumah Dinas Bupati Berjalan

TERKINI

VIDEO SAYUR
DIPEPET HINGGA DIMINTA DOMPET! KESAKSIAN PEDAGANG SAYUR SOAL AWAL KERIBUTAN GEJLIK BEDA DENGAN POLISI
KAJEN – Kesaksian pasangan suami istri pedagang sayur terkait kasus pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RI (39), di sebelah utara SPBU Jalan Teuku Umar, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten...
WhatsApp Image 2026-11-19 at 12.27
Sukirman Gaspol Tarik Investor! Klinik Investasi Dibuka, Layanan Jemput Bola Sasar UMKM hingga Pelosok Desa
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menggeber upaya menarik investasi dengan meluncurkan Klinik Investasi dan Layanan Prima Mobile. Dua layanan baru ini disiapkan untuk mempermudah akses informasi,...
WhatsApp Image 2026-11-18 at 10.48
TPS Pilkades Ambokembang Dikeluhkan Panas dan Berdebu, DPRD Pekalongan Soroti Keterbatasan Anggaran
KAJEN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menuai keluhan dari masyarakat. Tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan...
WhatsApp Image 2026-11-18 at 09.42
DPRD Pekalongan Pantau Pilkades 2026, Munir: Partisipasi Pemilih Jadi Tolok Ukur
BOJONG – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, memantau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di sejumlah desa, Rabu (18/11/2026). Dalam pemantauan tersebut, ia menyoroti...
WhatsApp Image 2026-11-17 at 13.53
Disorot karena Gelap, Sekda Pekalongan Pastikan Perbaikan PJU Belakang Rumah Dinas Bupati Berjalan
KAJEN – Perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kompleks Rumah Dinas Bupati Pekalongan, khususnya bagian belakang sisi selatan yang berbatasan dengan kawasan hutan kota, mulai dilakukan Dinas Perhubungan...
Muat Lebih

POPULER

WhatsApp Image 2026-11-17 at 13.53
Disorot karena Gelap, Sekda Pekalongan Pastikan Perbaikan PJU Belakang Rumah Dinas Bupati Berjalan
WhatsApp Image 2026-11-18 at 09.42
DPRD Pekalongan Pantau Pilkades 2026, Munir: Partisipasi Pemilih Jadi Tolok Ukur
begal
Jalan Kulu Mencekam! Dua Pria Bercelurit Diduga Begal Pemotor, Polres Pekalongan Belum Merespons