Advertise

KABAR RASIKA

DPR RI dan BPJS Kesehatan Ajak Warga Pekalongan Pahami Program JKN

DPR RI dan BPJS Kesehatan Ajak Warga Pekalongan Pahami Program JKN

DPR RI dan BPJS Kesehatan Ajak Warga Pekalongan Pahami Program JKN

DPR RI dan BPJS Kesehatan Ajak Warga Pekalongan Pahami Program JKN

DPR RI dan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan telah menggelar acara sosialisasi bersama (25/11). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah.

“Program JKN adalah salah satu program kesehatan terbesar di Indonesia, dan kami sebagai perwakilan rakyat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Kami harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat Program JKN dan apakah pemanfaatannya sudah optimal,“ ujar Nadlifah.

Kehadiran Nur Nadlifah dalam acara ini memberikan nilai tambah terkait pentingnya Program JKN. Nadifah menekankan peran krusial Komisi IX DPR RI dalam mengawasi serta mendukung mitranya, salah satunya implementasi program-program kesehatan yang berdampak besar pada masyarakat. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Program JKN dapat memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada seluruh penduduk.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Program JKN berjalan dengan baik, memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, baik itu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang membayar mandiri, serta tidak adanya batasan waktu dalam proses perawatan hingga pasien sembuh, “ungkapnya.

Lebih lanjut, Nadlifah juga menjelaskan peran DPR sebagai wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika ada kendala dalam mengakses layanan kesehatan melalui Program JKN, masyarakat dapat melaporkannya kepada DPR sebagai perwakilan mereka. Ia siap mendengarkan dan mengadvokasi permasalahan tersebut demi memastikan semua warga dapat menikmati manfaat dari program JKN dengan lancar.

“Kami DPR sebagai perwakilan rakyat, 1 DPR mewakili suara 200 ribu orang. Daripada anda harus berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, maka tugas kami sebagai DPR RI adalah mewakilinya dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Kami siap mendengarkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat agar program JKN berjalan dengan baik,” imbuhnya dengan tekad yang kuat.

BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan juga memainkan peran penting dalam menjalankan program JKN di wilayah kerja Cabang Pekalongan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu juga turut serta menyampaikan komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta program ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Pekalongan telah mencapai pencapaian yang membanggakan dalam pelaksanaan Program JKN.

“Kami BPJS Kesehatan selalu berusaha untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada peserta JKN. Pada tahun 2023, Kota Pekalongan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,36%, sebuah prestasi yang patut dirayakan. UHC adalah salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan Program JKN, yang bertujuan memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses perawatan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa hambatan ekonomi,“ ungkap Cici, sapaan akrabnya.

Cici juga menyampaikan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Mereka harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada dalam wilayahnya mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada warga. Selain itu, mitra seperti rumah sakit, puskesmas, dan penyedia layanan kesehatan lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN.

“Pencapaian UHC oleh Kota Pekalongan adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak termasuk DPR, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Meskipun telah mencapai UHC, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Kami ingin program JKN ini bisa menjadikan masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan memadai dengan dukungan bersama dari berbagai pihak, “pungkasnya.

Tag :

BACA JUGA :

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras

TERKINI

BKK
Kredit Jumbo BKK Pekalongan Diobok-obok Kejati! Dugaan Korupsi Menguat
KAJEN – Skandal dugaan kredit bermasalah di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) kian menggelinding. Kasus yang sempat terkesan jalan di tempat itu kini resmi masuk radar Kejaksaan Tinggi...
RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dijalankan dengan pola tambal sulam atau program seremonial yang berjalan sendiri-sendiri. Ketua DPRD Kabupaten...
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah secara bebas layaknya bupati definitif. Sejumlah kewenangan strategis...
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras
KAJEN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai memantik sikap politik dari legislatif. DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan akan menghormati proses...
CALO
ASN Diduga Jadi Broker Outsourcing, Puluhan Juta Menguap — Janji Tinggal Janji
KAJEN — Dugaan praktik percaloan tenaga kerja (outsourcing) kembali mencuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial T diduga menjadi “broker” outsourcing...
Muat Lebih

POPULER

RAPAT 1
DPRD Pekalongan Warning OPD Tak Jalan Sendiri, Abdul Munir Serukan “Super Team”, Bukan Superhero
SUMAR
DPRD Bongkar Batas Kewenangan Plt Bupati Pekalongan: Jangan Sampai Off Side
MUNIR 1
Pasca OTT, Ketua DPRD Kab. Pekalongan Warning Keras