RASIKA PEKALONGAN

Advertise

KABAR RASIKA

Sinergi BPJS Kesehatan Pekalongan dan Pemerintah: Optimalisasi Kepesertaan JKN PBI Bayi Baru Lahir

Sinergi BPJS Kesehatan Pekalongan dan Pemerintah: Optimalisasi Kepesertaan JKN PBI Bayi Baru Lahir

Sinergi BPJS Kesehatan Pekalongan dan Pemerintah: Optimalisasi Kepesertaan JKN PBI Bayi Baru Lahir

: Dok.

Sinergi BPJS Kesehatan Pekalongan dan Pemerintah: Optimalisasi Kepesertaan JKN PBI Bayi Baru Lahir

Sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekalongan dengan Pemerintah, melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam acara kegiatan pendampingan registrasi NIK Bayi Baru Lahir (BBL) pada aplikasi SIK-NG di Kabupaten Pekalongan yang dihadiri oleh berbagai pihak tersebut, bahasan utama adalah tentang masalah bayi baru lahir yang belum terregistrasi dalam Aplikasi SIKS-NG dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, mengungkapkan terdapat persoalan yang perlu diselesaikan terkait bayi baru lahir yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Saat ini, kami menghadapi beberapa persoalan terkait bayi baru lahir di Kabupaten Pekalongan. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari total cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 472.000 orang, data orang miskin yang tercatat hanya mencakup 87.000 orang saja. Tantangan kami adalah untuk memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran, sehingga hanya orang-orang yang benar-benar berhak yang dapat mendapatkan manfaat dari PBI,”ungkapnya.

Lebih lanjut Dia juga menyampaikan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran, sehingga hanya mereka yang benar-benar berhak mendapatkan manfaatnya.

“Kami berupaya melakukan filterisasi data dengan cermat, agar PBI benar-benar dapat diberikan kepada mereka yang layak tepat sasaran, yaitu orang-orang yang memang tidak mampu secara finansial. Salah satu kunci dalam upaya ini adalah optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang akan membantu kita mengidentifikasi dengan lebih baik siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan PBI. Masih terdapat tantangan terkait data bayi baru lahir yang belum teregistrasi dalam aplikasi SIKS-NG per tanggal 27 Juli, mencapai 130 jiwa. Selain itu, terdapat pula sekitar 6.720 data yang terlambat diperbarui. Inilah yang menjadi perhatian kami untuk diatasi dengan segera, agar tidak ada satu pun bayi yang tidak terdaftar dalam program JKN,” jelasnya.

Sementara itu, Agus Zaenal Arifin selaku Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, menyampaikan fenomena yang terjadi adalah banyak penduduk miskin yang melahirkan anak yang berisiko miskin juga di masa depan, namun mereka tidak mengurus data kependudukan sehingga tidak memiliki NIK.

“Salah satu fenomena yang kita hadapi adalah banyak penduduk miskin yang melahirkan anak yang juga berisiko miskin di masa depan. Ternyata, banyak dari mereka tidak mengurus data kependudukan sehingga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, DTKS merupakan kunci penting untuk mendapatkan bantuan sosial dan memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka tetap aktif,” ujarnya.

Tag :

BACA JUGA :

Screenshot (31)
BPJS Kesehatan Pekalongan Dorong Rumah Sakit Berikan Pelayanan Prima kepada Pasien JKN
Screenshot (30)
Satu Dekade Program JKN; Dari Peningkatan Kepesertaan hingga Inovasi Layanan Digital
Screenshot (29)
BPJS Kesehatan Pekalongan Apresiasi Kepatuhan Badan Usaha dalam Program JKN
Screenshot (27)
Gandeng Influencer dan Pegiat Sosmed Pekalongan, Optimalkan Jangkauan Informasi Program JKN

TERKINI

WhatsApp Image 2024-07-16 at 12.27
Pendaftar Pemantau Pemilu, Sepi Peminat
KAJEN – Meski suhu politik Pilkada kian memanas, namun pendaftaran bagi pemantau independen Pemilu 2024 yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan belum menerima satu pun pendaftar...
SIDANG
Sidang Eksepsi Kasus KONI, Dua Tersangka Kompak Salahkan Ketua
  KAJEN – Kasus hibah KONI Kabupaten Pekalongan terus berjalan. Dari fakta dalam persidangan terkuak bila kedua terdakwa di sidang kedua ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Dalam eksepsi itu...
PP FIX
Candra Saputra Kembali Jadi Ketua MPC Pemuda Pancasila
  KAJEN – Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) digelar untuk memilih Ketua MPC PP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2024 – 2028. Dalam agenda ini Candra Saputra...
IMG_6537
Rakerda Bapera, Fahd : Rekom PDIP 90% Turun Ke Fadia
  KOTA PEKALONGAN – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) tingkat Provinsi Jawa Tengah digelar di hotel Dafam Kota Pekalongan pada Sabtu (13/07/2024) siang. Acara ini di hadiri...
WhatsApp Image 2024-07-11 at 07.05
Bupati Fadia bangun Sirkuit Balap Motor
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sarana balap motor yang berlokasi di kawasan UMKM Center Kecamatan Wonopringgo pada Rabu, (10/07/2024)...
Muat Lebih

POPULER

WhatsApp Image 2024-07-03 at 11.20
Babak Lanjutan Kasus KONI Kabupaten Pekalongan
asip
PKB Dalam Pilkada 2024, Asip : Antara Idealis dan Realistis
HUDA 1
Mas Huda, "Kuda Hitam" Pilkada Rebutkan 700 Ribu Jiwa
WhatsApp Image 2024-07-05 at 12.43
Nekat Maling HP Berujung Ngandang
PP FIX
Candra Saputra Kembali Jadi Ketua MPC Pemuda Pancasila

Untuk Kita Semua

Ikuti Kami:

Copyright @ 2023 rasikapekalongan.com  |  All right reserved