KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.H., meminta Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pekalongan memperkuat peran di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sukirman saat membuka rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Pekalongan bersama para pembina dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sukirman, forum tersebut bukan sekadar membahas agenda organisasi, tetapi menjadi ruang untuk menyatukan program PKK dengan program pemerintah daerah. Terlebih, TP PKK telah menyiapkan berbagai terobosan untuk pelaksanaan program ke depan.
“Rapat konsultasi program pembina PKK dengan Tim Penggerak PKK pada hari ini tentu saja untuk semakin mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK. Tadi sudah sangat luar biasa dipaparkan dengan berbagai terobosan,” ujar Sukirman.
Ia menilai keberadaan PKK memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah menangani persoalan pemberdayaan keluarga. Karena itu, para pembina di lingkungan Pemkab Pekalongan diminta tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga pendampingan, bimbingan, fasilitas dan kemudahan agar program PKK benar-benar berjalan.
“Mohon bisa didampingi teman-teman PKK, sahabat-sahabat PKK ini dalam melaksanakan program-programnya, meningkatkan bimbingan dan pembinaannya. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program atau kegiatan atau gerakan PKK,” katanya.
Sukirman juga meminta setiap OPD membuka ruang kolaborasi dengan PKK. Program yang dijalankan perangkat daerah, menurutnya, dapat disinergikan dengan kegiatan PKK sehingga informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah bisa lebih mudah diterima masyarakat.
Soroti Stunting hingga Rendahnya Literasi
Sukirman secara khusus meminta TP PKK memberi perhatian terhadap sejumlah persoalan lokal yang masih membutuhkan penanganan serius. Mulai dari stunting, pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi hingga literasi.
“Jelas persoalan stunting, pernikahan dini, peningkatan kesehatan ibu dan anak termasuk pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Lalu yang tidak kalah penting juga literasi, karena angka literasi kita di Kabupaten Pekalongan kita tergolong rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau se-Pemkab se-Jawa Tengah ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap lingkungan sosial anak dan remaja. Menurutnya, PKK hingga tingkat desa perlu ikut memperkuat edukasi dan pencegahan terhadap pergaulan bebas.
“Kita harus tingkatkan bagaimana kemudian kita mensosialisasikan lebih agresif, lebih progresif kepada para Tim Penggerak PKK di tingkat desa, sampai ke tingkat bawah, sampai Dasa Wisma dan seterusnya, agar terus meningkatkan informasi yang berkembang, kemudian mencegah anak-anak kita dalam perbuatan-perbuatan pergaulan bebas yang tanpa batas,” jelasnya.
Sukirman juga menyinggung persoalan sosial seperti warung remang-remang dan praktik lain yang dinilainya tidak sejalan dengan kultur serta nilai-nilai keagamaan yang hidup di Kabupaten Pekalongan.
Minta PKK Cari Sumber Dukungan di Luar APBD
Di sisi lain, Sukirman mendorong PKK tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari APBD. Menurutnya, peluang kerja sama dengan perbankan, BUMN, BUMD maupun lembaga nonpemerintah dapat dibuka untuk memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
“Coba kita mulai membuka ruang-ruang, tidak hanya bergantung kepada APBD, tetapi barangkali bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan dan seterusnya. Artinya, ini terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, sehingga sinergi kita ini menjadi modal utama,” katanya.
Ia mengapresiasi TP PKK dan OPD yang telah mempersiapkan program kerja untuk 2027. Sukirman berharap perencanaan tersebut tidak berhenti pada dokumen, tetapi diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Satu-satunya kewajiban kita, kehidupan kita ini, kita berada di dalam posisi masing-masing adalah terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Program PKK 2027 Disiapkan Bersama OPD
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Galuh Kirana, mengatakan penyusunan program kerja PKK membutuhkan sinkronisasi dengan perangkat daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program PKK tidak berjalan sendiri dan tetap sesuai dengan arah pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan dan program perangkat daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” jelas Galuh.
Menurutnya, rencana program kerja PKK 2027 memiliki keterkaitan dengan berbagai tugas dan program OPD. Karena itu, rapat konsultasi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan bentuk kerja sama yang bisa dilakukan.
Galuh berharap forum tersebut dapat menghasilkan pemetaan program yang bisa dikolaborasikan, penentuan OPD pendamping atau pembina, serta identifikasi dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan program PKK sepanjang 2027.
Dengan pola tersebut, program PKK diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dalam menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. (gus)
