KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berencana melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan. Langkah ini dilakukan menyusul adanya temuan dapur MBG yang berdiri di lingkungan kurang layak dan dinilai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan peninjauan lapangan akan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pekalongan, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan.
“Beberapa dapur MBG ditemukan berada di dekat tempat sampah, rongsokan, bahkan aliran sungai yang kotor. Kondisi ini tentu berisiko dan tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kesehatan,” ujar Sukirman, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, pengecekan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan lokasi dapur sesuai dengan ketentuan teknis, spesifikasi, serta standar keselamatan dan kesehatan. Peninjauan tersebut akan melibatkan pihak-pihak terkait agar hasilnya objektif dan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Selain persoalan kelayakan lokasi, Sukirman juga menyoroti rantai pasok bahan pangan untuk dapur MBG. Ia menyampaikan adanya keluhan dari para pedagang pasar di Kabupaten Pekalongan terkait minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.
“Masukan dari pedagang pasar menyebutkan pelaku usaha lokal, belum sepenuhnya dilibatkan. Hal ini sudah kami sampaikan, dan kami berharap ke depan ada perbaikan agar potensi lokal bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Sukirman menambahkan, hingga saat ini realisasi dapur MBG di Kabupaten Pekalongan baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan ideal yang diperkirakan sebanyak 78 dapur. Ia juga mengungkapkan bahwa proses pendaftaran mitra sempat terhenti pada akhir tahun lalu dan direncanakan akan kembali dibuka tahun ini dengan sistem verifikasi yang lebih ketat.
“Ke depan, seluruh dapur MBG akan kami cek ulang agar benar-benar patuh pada aturan dan standar yang ada, sehingga permasalahan seperti yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya. (Gus)
