KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkades di 34 desa yang telah menetapkan masing-masing calon kepala desa.
Deklarasi dihadiri Plt. Bupati Pekalongan Sukirman bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya unsur kepolisian, DPRD, kejaksaan, dan TNI.
Dalam keterangannya, Sukirman menegaskan bahwa seluruh pihak harus berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
“Pesan khususnya adalah jaga pelaksanaan pemilihan kepala desa ini sesuai tahapannya sampai selesai dengan damai, tertib, penuh riang gembira, dan selesai dengan penuh kegembiraan dan rasa saling menghargai,” tegas Sukirman.
Ia juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memiliki kesiapan menerima hasil pemilihan, baik kemenangan maupun kekalahan.
Menurutnya, kontestasi demokrasi di tingkat desa harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang memiliki kapasitas, program, serta komitmen memajukan dan menyejahterakan desa.
Sukirman turut menyoroti praktik politik uang (money politic) yang masih menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan.
“Saya kira money politic ini di mana pun perhelatan pesta demokrasi kita memang harus kita hentikan. Kita selalu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memilih dengan mempertimbangkan kapasitas calon, program-programnya, lalu tindak lanjut dari Pilkades selesai, komitmennya seperti apa,” ujarnya.
Ia optimistis kesadaran politik masyarakat yang semakin baik dapat mendorong berkurangnya praktik politik uang.
Terkait potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkades, Sukirman menyebut deklarasi damai merupakan salah satu langkah preventif untuk mengantisipasi gesekan antarpihak.
Sementara untuk mengantisipasi potensi bencana dan kerawanan lokasi pemungutan suara, panitia telah melakukan pemetaan. Penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) juga disesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Yang rawan bencana tentu saja mendirikan TPS-nya tidak di lokasi yang memang berbahaya. Kemudian, kalau tempatnya sempit seperti balai desa, dipindahkan di lapangan agar kontrolnya mudah dan massa di masing-masing lokasi juga bisa terlokalisasi dengan baik,” jelasnya.
Sukirman berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 di 34 desa di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Dengan demikian, pesta demokrasi tingkat desa tersebut tidak hanya menghasilkan pemimpin pilihan masyarakat, tetapi juga tetap menjaga persatuan dan kerukunan warga. (Gus)
