Jakarta, 4 Agustus 2025 — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi memperkuat sinergi kelembagaan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama, Senin (4/8). Acara ini menjadi bagian penting dari rangkaian Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kemenimipas yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan komitmen keduanya dalam memperkuat kolaborasi lintas institusi, khususnya di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan keamanan nasional.

“Sinergi ini tidak boleh berhenti pada nota kesepahaman semata,” ujar Menteri Agus dalam sambutannya. “Tanpa kolaborasi solid dari kepolisian, berbagai persoalan di lapangan tidak akan dapat kita hadapi secara optimal. Apalagi, Polri adalah institusi besar dengan jaringan yang luas dan kapabilitas yang teruji.”

Agus menilai, kerja sama ini merupakan langkah strategis awal bagi Kemenimipas sebagai kementerian baru dalam memperkuat fondasi koordinasi kelembagaan. Ia juga menekankan bahwa sejarah dan tugas Kemenimipas tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyegaran nota kesepahaman ini adalah bentuk konkret dari semangat sinergi yang lebih kuat. MoU yang sebelumnya telah berjalan selama lima tahun kini diperbarui dengan cakupan kerja sama yang lebih luas.

“Soliditas antar lembaga menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang maksimal. Kolaborasi seperti ini akan memperkuat sistem pengamanan negara, mempercepat penegakan hukum, serta mendukung integrasi teknologi informasi antar instansi,” jelas Sigit.

Penandatanganan ini disambut positif oleh jajaran peserta rapat koordinasi yang terdiri dari pejabat tinggi Kemenimipas dan Polri. Keduanya sepakat bahwa penguatan kelembagaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan strategis, dalam merespons tantangan kejahatan lintas batas dan dinamika keamanan nasional.