KAJEN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menuai keluhan dari masyarakat. Tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan di dalam gedung dinilai kurang representatif karena kondisi ruangan panas, pengap, dan berdebu sehingga mengurangi kenyamanan pemilih.
Salah seorang warga, Anton, mengatakan kondisi TPS kali ini justru dirasakan lebih tidak nyaman dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang menggunakan lapangan terbuka.
“Sebelumnya pernah di lapangan. Walaupun panas bisa pakai payung. Kalau ini kan panas dan pengap. Terlebih berdebu, sehingga harus pakai masker. Itu tadi ada simbah-simbah yang sempat mengeluh juga dan banyak mbak-mbak yang menutup hidungnya dengan jilbabnya,” ungkap Anton.
Keluhan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli, saat melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Rabu (18/11/2026).
Kholis mengakui kondisi ruangan di lokasi tersebut memang terasa panas dan kurang nyaman. Namun, menurutnya, pemilihan gedung sebagai tempat pemungutan suara juga memiliki pertimbangan keamanan dibandingkan pelaksanaan di lapangan terbuka.
“Memang agak panas iya, tetapi ini sebetulnya kalau secara keamanan lebih bagus. Ini tinggal panas atau yang lain sebetulnya ada jalan keluar,” kata Kholis.
Ia menyebut, penambahan pendingin ruangan, kipas angin, serta pembukaan ventilasi dan pintu yang lebih luas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan pemilih.
“Kalau ditambah AC atau ditambah kipas, pintunya, ventilasinya terbuka lebih banyak, mungkin akan lebih nyaman di gedung dibandingkan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Kholis, penggunaan gedung di Ambokembang merupakan salah satu pertimbangan panitia setelah pengalaman pelaksanaan Pilkades sebelumnya di lapangan yang mengalami gangguan akibat angin hingga berpotensi merobohkan fasilitas.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Pakisputih. Meski menggunakan lapangan terbuka, lokasi tersebut juga memiliki kendala berupa antrean panjang dan paparan panas matahari yang dikeluhkan pemilih.
“Semua itu memang ada plus minusnya di mana pun. Ini kalau evaluasi, tinggal tambah AC atau kipas yang mengeluarkan angin, mungkin akan lebih nyaman,” jelasnya.
Kholis menegaskan, evaluasi penyelenggaraan Pilkades mendatang perlu memperhatikan ketersediaan anggaran. Ia menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, pembiayaan Pilkades menjadi tanggung jawab APBD kabupaten. Namun, keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Pekalongan membuat pembiayaan pelaksanaan saat ini masih dilakukan melalui skema berbagi anggaran dengan pemerintah desa.
“Dengan sharing itu mungkin hasilnya memang kurang, ada beberapa yang kurang termasuk ini. Kalau anggarannya mencukupi, mungkin bisa disiapkan piranti-piranti atau alat-alat pendukung yang bisa memberikan kenyamanan,” ungkapnya.
DPRD, lanjut Kholis, akan melihat kembali kebutuhan anggaran tersebut sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan Pilkades berikutnya dapat didukung fasilitas yang lebih memadai.
Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan di Desa Pakisputih dan Ambokembang, Kholis menyebut situasi keamanan secara umum terpantau kondusif. Meski di Ambokembang terdapat sejumlah dinamika dan bisik-bisik di tengah masyarakat, ia menilai kondisi keamanan masih terjamin.
“Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Keamanan kelihatannya juga terjamin,” katanya. (Gus)