Paska pendaftaran Pasangan Capres-cawapres, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming pekan lalu, gambar pasangan calon mulai mewarnai jalanan di Kabupaten Pekalongan. Tak hanya baliho ataupun spanduk, namun sejumlah truk terbuka terpampang gambar Prabowo- Gibran.
Pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kedungkebo, Kabupaten Pekalongan, mendapatkan pengamanan ketat dari aparat Kepolisian dengan lebih dari 100 personel gabungan terlibat. Dalam acara tersebut, dua calon, Edy Supeno dan Nur Sani, bersaing memperebutkan posisi kepala desa.
KPU Kabupaten Pekalongan menerima sebanyak 5824 botol tinta untuk Pemilu 2024 dari penyedia di Jakarta. Setiap TPS di kabupaten tersebut membutuhkan 2 botol tinta, dengan tambahan 10 botol cadangan untuk keperluan darurat. Persiapan logistik Pemilu 2024 berlanjut dengan pengiriman kotak suara dan pemantauan melalui Aplikasi Logistik (Silog) untuk pengaturan lebih lanjut.
KAJEN – Paguyuban pedagang Pantura Kabupaten Pekalongan ikut serta mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan Capres-cawapres. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Namun, MK memberikan catatan bahwa WNI yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih, meski belum berusia … Read more
Beberapa hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Adapun putusan tersebut memberikan peluang bagi kaum muda bisa untuk maju menjadi Capres- Cawapres pemimpin generasi bangsa.
Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, dukungan dari tokoh masyarakat untuk Gibran Rakabumi Raka terus mengalir. Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan, juga ikut memberikan dukungan kepada Gibran yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Maju menjadi caleg DPR RI, Mantan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo menyatakan, Menggunakan terminologi populer dari era Orde Baru, yakni “Memasyarakatkan” DPR dan “MENDPRKAN” Masyarakat, untuk menunjukkan komitmennya sebagai petugas rakyat yang bekerja untuk rakyat, bukan sebagai karyawan partai.
DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengucapan Sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota (PAW) DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa keanggotaan Tahun 2019 – 2024
