KAJEN – Isu makelar jabatan kembali mencuat menjelang penataan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar tidak tergiur bujuk rayu pihak-pihak yang menjanjikan posisi jabatan dengan imbalan tertentu.
Peringatan tersebut disampaikan Sukirman saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, penempatan pejabat sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Saya sudah menekankan berulang-ulang kepada jajaran ASN itu sendiri, jangan sampai terbujuk rayu kepada makelar-makelar yang bergentayangan di sana,” tegas Sukirman.
Bahkan, ia meminta ASN yang mengetahui atau menjadi korban praktik tersebut untuk berani melapor. Sukirman menyatakan siap memproses secara hukum pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya atau menjanjikan jaminan kelulusan dan jabatan.
“Kalau ada makelar-makelar apalagi sudah mengeluarkan sejumlah kompensasi, yang pertama adalah salahnya sendiri. Yang kedua, tolong laporkan kepada saya. Saya akan memproses secara hukum terkait dengan pihak-pihak yang memang kemudian mengatasnamakan akan menjamin kelulusan, akan menjamin jabatan itu dan seterusnya,” ujarnya.
Sukirman juga meminta masyarakat yang memiliki informasi lebih detail agar menyampaikan laporan disertai bukti pendukung.
“Kalau memang mau menginformasikan lebih detail, silakan, tentu dengan bukti-buktinya. Kalau memang sudah memberikan kompensasi, bukti kompensasinya apa dan seterusnya. Karena untuk menuju ke proses pidana ataupun pelanggaran administrasi pasti harus ada bukti-buktinya,” tandasnya.
PENATAAN JABATAN MULAI DIKAJI
Di sisi lain, Sukirman mengungkapkan bahwa proses penataan pejabat eselon III dan IV sudah mulai berjalan. Draft usulan dari Baperjakat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) bersama seluruh anggotanya telah disampaikan kepada pimpinan daerah untuk diteliti dan dianalisis.
Sejumlah posisi yang menjadi perhatian di antaranya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), serta beberapa jabatan camat yang masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Menurut Sukirman, penempatan pejabat akan mempertimbangkan kapasitas, profesionalisme, pengalaman, persyaratan administrasi, serta prinsip meritokrasi.
“Yang berpengalaman, lalu kemudian persyaratan administrasinya memenuhi syarat, dan seterusnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, pertimbangan Baperjakat akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pejabat yang akan ditempatkan pada posisi tersebut.
“Jabatan itu tetap yang menjamin adalah Plt Bupati dengan atas pertimbangan Baperjakat,” pungkas Sukirman. (gus)
